Mendekati tahun politik 2024, Universitas Gadjah Mada (UGM) berkolaborasi dengan Narasi menghadirkan tiga bakal calon presiden (bacapres) dalam program Mata Najwa on Stage Yogyakarta yang diadakan di Grha Sabha Pramana pada Selasa (19/9). Mengambil topik “3 Bacapres Bicara Gagasan”, program ini menjadi wadah bagi para bacapres untuk menyampaikan gagasannya serta berdialog dengan sivitas akademika maupun audiens Mata Najwa.
Pada acara ini, masing-masing bacapres–Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto–diberi waktu sepuluh menit untuk mempresentasikan gagasannya. Setelah itu, kegiatan paparan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara bacapres dengan audiens–baik yang menyaksikan secara langsung maupun daring.
3 bacapres bicara gagasan
Sebagai bacapres pertama yang menyampaikan gagasannya, Anies menuturkan tentang misi perubahan yang ingin dibawanya, terutama dengan menekankan pada prinsip kesetaraan, khususnya dalam hal kesehatan dan pendidikan.
Dalam bidang kesehatan, Anies mengungkapkan bahwa Indonesia perlu memiliki akses fasilitas kesehatan dasar yang setara, baik terhadap ibu mengandung, bayi, maupun anak-anak. Kemudian, dalam bidang pendidikan, Anies menuturkan tentang perlunya akses pendidikan yang setara di semua jenjang, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah, hingga pendidikan tinggi dengan mewujudkan biaya pendidikan yang terjangkau. Dalam hal ini, Anies menyoroti akses pendidikan bagi mereka golongan menengah yang berada sedikit di atas miskin, di mana kelompok ini seringkali terlupakan oleh pemerintah.
Bacapres kedua, Ganjar, mengawali pemaparannya dengan menampilkan data mengenai potensi yang dimiliki Indonesia saat ini, dilanjutkan pemaparan mengenai gagasannya tentang bagaimana upaya untuk memaksimalkan potensi tersebut untuk mencapai Indonesia emas. Oleh karena itu, Ganjar menggagas adanya transformasi enam pilar strategis, meliputi pangan, lingkungan, digital, energi, penegakan hukum, serta pendidikan dan kesehatan.
Melanjutkan pemaparannya, Ganjar memaparkan mengenai tiga fondasi yang harus dilakukan, yaitu melipatgandakan anggaran, melakukan digitalisasi, dan membasmi korupsi. Di akhir, Ganjar memaparkan tujuh solusi yang diusungnya, meliputi pembangunan SDM yang produktif, stabilisasi harga bahan pokok, hapus kemiskinan, perkuat jaring pengaman sosial, hilirisasi menuju industri kelas dunia, tingkatkan nilai tambah infrastruktur, dan kembalikan alam Indonesia.
Terakhir, bacapres ketiga, Prabowo, memaparkan gagasannya yang diberi judul “Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045”. Prabowo memaparkan tiga hal yang harus diperhatikan untuk menuju Indonesia emas 2045, yaitu produk domestik bruto (PDB) Nominal, rangking PDB dunia, dan gross national income (GNI) per kapita.
Untuk mencapai Indonesia emas pada tahun 2045, Prabowo menggagas 17 Program Prioritas, di mana beberapa di antaranya adalah swasembada pangan, pemberantasan kemiskinan, pemberantasan korupsi, dan peningkatan kesehatan untuk rakyat. Selain itu, Prabowo juga menjabarkan adanya rencana untuk melanjutkan program dari Periode Presiden saat ini, yaitu hilirisasi dan industrialisasi, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Program Keluarga Harapan, Kartu Prakerja, dan Kartu Sembako.
Pandangan bacapres tentang penguatan KPK dan kepolisian
Bicara mengenai perlu adanya revisi lagi terkait undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengembalikan independensi pada lembaga tersebut yang digagas oleh Tim Percepatan Reformasi Hukum, Anies memandang KPK memang harus independen seperti dulu. Selain itu, Anies juga menyatakan bahwa KPK juga harus diawasi dengan sistem yang baik. Menurutnya, manusia ketika mendapatkan kekuasaan cenderung memiliki sifat menyalahgunakan. Maka dari itu, KPK pun seperti itu, harus ada mekanisme pengawasan yang baik dalam memberantas korupsi supaya KPK tidak menjadi badan yang justru merusak praktik itu sendiri.
Memiliki pendapat yang sama mengenai penguatan KPK, Ganjar menyatakan dua hal yang harus dilakukan, yaitu penguatan KPK dan kepolisian serta revisi regulasi. Ini harus dilakukan sebagai upaya perbaikan atas maraknya sistem, kelembagaan, serta aturan yang melanggengkan kebiasaan korup di Indonesia.
Bacapres ketiga, Prabowo Subianto, turut setuju jika KPK tidak perlu dibubarkan. Sama halnya dengan Anies, Prabowo mengungkapkan bahwa kekuasaan cenderung membuat seseorang untuk korupsi sehingga pelaksanaannya harus terus diawasi dan dicari upaya perbaikannya. Namun, beliau menambahkan bahwa adanya kekurangan dalam sebuah lembaga jangan serta merta menjadikannya harus langsung dibubarkan.
Seperti halnya KPK, kepolisian juga merupakan lembaga yang penting untuk dilakukan reformasi. Rencana ketiga bacapres untuk mereformasi kepolisian ke arah yang lebih baik mengerucut pada satu hal yang sama, yaitu perbaikan sistem.
Sistem yang dirancang Anies terdiri dari empat hal: memperbaiki mekanisme akuntabilitas di dalam kepolisian, pengembangan profesionalisme kompetensi, institusi polisi yang harus menjadi contoh di dalam pelaksanaan penegakan hukum, dan pelibatan publik di dalam pengawasan kepolisian. Menurutnya, kepolisian harus accountable, transparan, dan bersih. Langkah-langkahnya juga harus dapat dipertanggungjawabkan dari semua kalangan dan pelibatan publik menjadi poin penting yang tidak ketinggalan. Terakhir, Anies menekankan lagi bahwa kunci terpentingnya adalah transparansi.
Selain sistem yang harus diperbaiki, menurut Ganjar, aktornya harus turut bagus. Ganjar menilai jika sistemnya sudah dirancang dengan baik, tetapi aktornya tidak baik, badan tersebut tidak akan berjalan semestinya. Sebaliknya, ketika sistemnya tidak baik, tetapi aktornya bagus, maka aktor tersebut akan lebih mendominasi. Jadi, pemilihan aktor menjadi sebuah poin penting. Sebagai tambahan, Ganjar juga menekankan pada partisipasi publik dan accountability.
Sementara itu, Prabowo berpandangan bahwa semua institusi harus melakukan pembenahan diri. Semua institusi harus dikaji dan dilakukan perbaikan apabila ditemukan hal-hal yang kurang. Satu hal terpenting menurutnya terpenting adalah pengawasan diri. Pengawasan ini dikendalikan sistem yang kuat, dengan sistem audit, sistem BPK, BPKP, dan KPK yang aktif sehingga akan menimbulkan efek jera.
Penilaian bacapres tentang kebebasan berpendapat di Indonesia
Masuk ke topik kebebasan berpendapat di Indonesia, ketiga bacapres memberikan skor yang berbeda-beda. Anies sebagai bacapres yang ditanyai pertama kali memberikan skor di antara 5 dan 6. “Selama kita menulis tentang Indonesia masih harus dengan menggunakan wakanda, maka skor kita masih rendah,” tutur Anies,” selama kita masih harus menggunakan nama-nama selain kita sendiri untuk mengungkapkan apa yang menjadi pikiran kita, maka skor kita masih rendah,” jelasnya menambahkan keterangan sebelumnya.
Bacapres kedua, Ganjar, memberikan skor kebebasan berpendapat yang lebih tinggi dari bacapres sebelumnya, yaitu di angka angka 7,5. Beliau yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah mengaku sudah terbiasa mendapat kritikan di media sosial. Meskipun begitu, Ganjar mengaku tidak ambil pusing dan tidak menindaknya ke ranah hukum. Baginya, hal tersebut justru menjadi koreksi dan energi. Karena itulah, Ganjar pada akhirnya mengambil nilai 7,5 untuk kebebasan berpendapat di Indonesia, di mana menurutnya ini sudah cukup baik karena orang bebas untuk mengungkapkan sesuatu di media sosial.
Sebagai bacapres terakhir, Prabowo memberikan nilai tertinggi di antara kedua bacapres lainnya, yaitu di angka 8. Prabowo menuturkan bahwa ujaran kebencian, maki-maki, pembohongan, dan penyebaran hoaks yang menimbulkan kebencian antara suku, agama, ras, memang rawan terjadi di Indonesia. Namun, dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, Indonesia lebih baik. “Lumayan banyak negara tetangga kita menilai kebebasan kita sangat luar biasa ya,” tuturnya.
LHKPN dan dana kampanye bacapres
Dalam dialog dengan tiga bacapres, tidak lengkap rasanya jika tidak membicarakan tentang Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) mereka. Bacapres pertama, Anies, memiliki total harta kekayaan sebesar 11,19 miliar rupiah dan hutang sebesar 7,6 miliar rupiah, dengan keterangan bahwa banyaknya hutang tersebut untuk kredit rumah. Kemudian, untuk dana kampanye, selain dari harta (fundraising) yang dimilikinya, Anies mengaku mendapatkan biaya bantuan dari orang-orang yang mendukungnya.
Bacapres kedua, Ganjar, memiliki total harta kekayaan sebesar 13,5 miliar rupiah dan total hutang sebesar 1,3 miliar rupiah. Untuk dana kampanyenya, Ganjar Pranowo menuturkan bahwa untuk bisa membayar biaya pendanaan perpolitikan dan pemilihan umum, partai akan sendirinya menyiapkan dana itu serta melakukan pelatihan saksi–terdiri atas saksi dari partai pengusung dan relawan. Ganjar menambahkan bahwa bahwa ia tidak diberikan tugas untuk melakukan pemberian pendanaan dan hanya berjalan sesuai dengan tugas yang harus ia jalankan sebagai seorang calon presiden.
Bacapres ketiga, Prabowo, memiliki total harta kekayaan sebesar 2,034 triliun rupiah dengan total hutang sebesar 8 miliar rupiah. Prabowo Subianto mengatakan bahwa untuk pembiayaan pendanaan kampanye dan pemilu sangat bergantung kepada aset dan tanah yang dimilikinya sehingga ketika ia sangat terpaksa membutuhkan dana, maka ia akan menjual aset-aset dan tanah yang dimilikinya itu.
Penulis: Gina Dewita, Ida Ayu, Nadia, Siti Komariyah/ Bul
Editor: Angga/ Bul
