Cek Fakta: Sulitnya Mendapat SIM di Indonesia, Benarkah Teman Tuli Berisiko Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas?

Foto : June/Bul

Pelayanan publik adalah suatu rangkaian kegiatan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bentuk pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk kepuasan kepada masyarakat. Berbagai pelayanan publik dapat dikategorikan menjadi pelayanan administratif, pelayanan barang, dan pelayanan jasa. Penyelenggara jasa pelayanan publik dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintahan, salah satunya ialah Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

SIM atau Surat Izin Mengemudi merupakan salah satu bentuk pelayanan administratif, yakni memuat dokumen resmi yang dibutuhkan oleh umum. SIM menjadi identitas dan tanda/bukti administratif seseorang bahwa mereka mempunyai kewajiban dan hak untuk berkendara dengan kendaraan bermotor. Seseorang yang telah memiliki SIM berarti sudah terikat oleh hukum yang ada, khususnya hukum berkendara. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 77 ayat (1), setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Untuk mendapatkan surat ini, seseorang seharusnya mempunyai kompetensi dalam berkendara. Pelayanan SIM kini dapat dilakukan dengan mudah, baik secara langsung dengan mendatangi kantor kepolisian atau online. Setiap orang berhak mendapat akses pelayanan publik seperti yang telah dijamin dalam undang-undang.

Namun pada praktiknya, tidak seluruh masyarakat Indonesia mendapat haknya untuk menerima jasa layanan publik dengan mudah. Pasalnya, penyandang disabilitas mempunyai beberapa kesulitan dalam meraih haknya, khususnya mengenai pelayanan SIM. Berdasarkan UU No 8 Tahun 2016 pasal 1 bahwa penyandang disabilitas ialah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warna negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Tunarungu atau Teman Tuli merupakan salah satu penyandang disabilitas.

Seiring perkembangannya, teknologi terus bergerak menuju arah yang positif dan semakin canggih. Penyandang disabilitas tuli turut merasakan dan mengikuti arus perkembangan dan mobilitas di sekitarnya. Teman Tuli kini pun banyak yang mengendarai kendaraan bermotor untuk efisiensi mobilitas demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk menunjang mobilitasnya membuat Teman Tuli ingin mendapat kemudahan akses yang sama untuk mempunyai surat berkendara atau SIM layaknya orang dengan kebutuhan normal. Disamping itu, mereka selalu merasa kesulitan untuk memperoleh SIM, bahkan untuk melewati tes kesehatan itu sendiri.

Penyandang disabilitas dapat memperoleh SIM khusus yang diperuntukkan untuknya, yakni SIM D. SIM D merupakan surat izin yang berlaku bagi mereka yang mengendarai kendaraan khusus. Akan tetapi, penafsiran akan penyandang disabilitas berbeda-beda menurut ketentuan yang ada pada Pasal 80 huruf (e) Undang-undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 3 ayat 2 huruf (j) Perpol No. 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM, tidak selalu penyandang disabilitas mendapat SIM D karena tidak semua penyandang disabilitas merupakan pengemudi kendaraan khusus. Penyandang tuli khususnya, tidak memerlukan kendaraan khusus dalam mobilisasinya sehingga mereka berhak untuk memperoleh SIM A atau C.

Peraturan yang telah diatur sedemikian rupa tidak menjamin praktik yang berlaku sesuai dengan aturan yang ada. Masih banyak penyandang tuli yang merasakan adanya disparitas dalam pelayanan pembuatan SIM terhadap mereka. Umumnya, mereka mengalami kendala pada tes kesehatan dengan pernyataan bahwa mereka tidak layak mendapat SIM akibat kemampuan indera pendengaran yang di bawah rata-rata dan dikhawatirkan akan mengundang kecelakaan dalam berkendara. Meskipun telah menggunakan alat bantu dengar, alat bantu tersebut dianggap tidak mempunyai kecepatan yang sama dengan pendengaran yang dimiliki manusia normal. Oleh karena itu, surat keterangan sehat tidak bisa mereka peroleh dan tidak bisa melanjutkan ke proses berikutnya dalam pembuatan SIM pun tidak bisa dilakukan.

 Jika menilik studi yang dilakukan oleh Hamilton (2015) dengan metode focus group discussion (FGD), diperoleh pernyataan dari panelis bahwa berkendara dengan pengemudi tuli lebih aman daripada pengemudi normal. Hal ini dapat disebabkan oleh penyandang tuli dapat lebih fokus pada satu indera (penglihatan). Meskipun demikian, pengemudi tuli akan memiliki respon yang lebih lambat akan suara sirine atau sinyal lainnya akibat ketidakmampuan menerima suara.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Picard (2008), risiko kecelakaan oleh penyandang tuli jauh lebih tinggi, sedangkan pada penelitian oleh Green (2013) tidak ada korelasi antara risiko kecelakaan lalu lintas dengan penyandang tuli. Namun, Thorslund (2015) menyatakan bahwa penyandang tuli atau tuna rungu tidak ada peningkatan risiko kecelakaan lalu lintas. Risiko kecelakaan mungkin tetap dapat terjadi dengan kemungkinan yang kecil, seperti risiko objektif yang didasarkan pada statistik dan subjektif yang berkaitan dengan pengalaman individu. Kemungkinan risiko yang dialami oleh pengemudi tuli adalah risiko subjektif (Rumar, 1988). Walau demikian, studi mengenai risiko keamanan berkendara dengan kemampuan pendengaran masih perlu dilakukan riset lebih lanjut.

Dari studi-studi yang telah disebutkan sebelumnya, instansi pemerintahan terkhusus Polri semestinya mampu memberikan kesamaan hak dalam kemudahan akses pelayanan pembuatan SIM bagi Teman Tuli. Teman Tuli dan penyandang disabilitas lainnya dapat terjamin haknya untuk mendapat perlindungan yang sama di mata hukum tanpa harus melakukan demo atau aksi yang menyuarakan diskriminasi ini. Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dengan ini, diharapkan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik atau penyedia jasa mampu memenuhi hak dan mewujudkan peningkatan aksesibilitas dalam sektor pelayanan publik bagi para penyandang disabilitas terkhusus dalam akses pelayanan Surat Izin Mengemudi.

Referensi:

Green, K.A., McGwin, G., & Owsley, C. (2013). Associations between visual, hearing, and dual sensory impairments and history of motor vehicle collision involvement of older drivers. Journal of the American Geriatrics Society, 61(2), 252-257.

Hamilton, Pierce T. (2015). Communicating through Distraction: A Study of Deaf Drivers and Their Communication Style in a Driving Environment. Thesis. Rochester Institute of Technology. Diakses melalui https://scholarworks.rit.edu/cgi/

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021, pasal 3 ayat (2) huruf (j) tentang Penerbitan dan Penandaan SIM. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Picard, M., Girard, S.A., Courteau, M., Leroux, T., Larocque, R., Turcotte, F., et al. (2008). Could driving safety be compromised by noise exposure at work and noise-induced hearing loss? Traffic Injury Prevention, 9(5), 489–499

Rumar, K. (1988). Collective risk but individual safety. Ergonomics, 31(4), 507– 518.

Thorslund, Brigitta. (2014). Effects of hearing loss on traffic safety and mobility. Sweden: Linköping University.

Undang-undang Republik Indonesia No 39 Tahun 1999, pasal 5 ayat (3) tentang Hak Asasi Manusia. 1999. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, pasal 80 huruf (e) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2009. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

Penulis: Adiba Tsalsabilla/Bul

Editor: Afifah Ananda Putri/Bul

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here