Melirik Sekilas Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Ilus: Devina/Bul

Pada 28 April 2020, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui laman resminya menerbitkan artikel “Buku Panduan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka” yang ditujukan kepada Pimpinan Seluruh Perguruan Tinggi Indonesia dan Pimpinan LLDikti di Tempat. Dalam artikel tersebut terlampir tautan untuk mendapatkan “Buku Panduan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka,” buku digital yang mungkin akan menjadi haluan perubahan sistem pembelajaran di Perguruan Tinggi Indonesia untuk kedepannya.

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan yang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim. Ide awal kebijakan ini adalah keinginan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat. Masa depan yang berubah dengan cepat membuat perguruan tinggi dituntut untuk merancang sistem pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pendidikan secara optimal dan relevan dengan kondisi saat ini.

Secara konseptual, Kampus Merdeka ingin mewujudkan pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.  Dilansir dari laman Kemendikbud, secara sederhana konsep Kampus Merdeka dijelaskan dalam empat kebijakan:

  1. Kemudahan Pembukaan Program Studi Baru

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS) diberikan kebebasan untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi (prodi) baru. Otonomi ini diberikan jika PTN dan PTS tersebut memiliki akreditasi A dan B, dan telah melakukan kerja sama dengan organisasi dan/atau universitas yang masuk dalam QS Top 100 World Universities. Pengecualian berlaku untuk prodi kesehatan dan pendidikan. Di sisi lain, seluruh prodi baru akan otomatis mendapatkan akreditasi C.

2. Perubahan Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi

Di masa depan, akreditasi yang sudah ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tetap berlaku selama 5 tahun namun akan diperbarui secara otomatis. Pengajuan re-akreditasi paling cepat 2 tahun setelah mendapatkan akreditasi terakhir kali. Mengenai syarat akreditasi, perguruan tinggi akan mendapatkan akreditasi A apabila perguruan tinggi tersebut berhasil mendapatkan akreditasi internasional yang diakui dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Di sisi lain, perguruan tinggi yang berakreditasi B dan C dapat mengajukan peningkatan akreditasi kapanpun dan tidak dipatok interval waktu tertentu. Sistem re-akreditasi yang diperbaharui secara otomatis tak serta merta menghilangkan fungsi evaluasi akreditasi. Evaluasi akreditasi akan dilakukan BAN-PT apabila ditemukan penurunan kualitas yang meliputi pengaduan masyarakat dengan disertai bukti yang konkret, serta penurunan tajam jumlah mahasiswa baru yang mendaftar dan lulus dari prodi ataupun perguruan tinggi.

3. Kemudahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi PTN Berbadan Hukum

Kebijakan Kampus Merdeka yang ketiga terkait kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH). Kemendikbud akan mempermudah persyaratan PTN BLU dan Satker untuk menjadi PTN BH tanpa terikat status akreditasi.

4. Memberikan Hak kepada Mahasiswa untuk Mengambil Mata Kuliah di Luar Prodi dan Melakukan Perubahan Definisi Satuan Kredit Semester (SKS)

Dalam konsep ini, mahasiswa akan mendapat hal dari Perguruan Tinggi untuk mengambil SKS di prodi lain dalam kampusnya selama satu semester dari total semester yang ditempuh dan mengambil SKS di luar perguruan tinggi selama dua semester atau setara dengan 40 SKS–dengan pengecualian Prodi Kesehatan.

Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi di antaranya adalah magang/praktik kerja, melaksanakan proyek pengabdian masyarakat, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/ proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. Perubahan bobot SKS dirasa perlu karena selama ini porsi pembelajaran di luar kelas sangat kecil dan tidak mendorong mahasiswa untuk mencari pengalaman baru.

Selain perubahan bobot SKS, terdapat perubahan pengertian terhadap istilah SKS itu sendiri. Dalam perubahan ini, setiap SKS akan diartikan sebagai ‘jam kegiatan,’ bukan lagi ‘jam belajar.’ Kegiatan di sini berarti belajar di kelas, magang atau praktik kerja di industri atau organisasi, pertukaran pelajar, pengabdian masyarakat, wirausaha, riset, studi independen, maupun kegiatan mengajar di daerah terpencil.

Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan real, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Kebijakan Kampus Merdeka diharapkan dapat mencetak lulusan Perguruan Tinggi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha, dunia industri, dan dinamika masyarakat

Penulis: Naufal Shabri/Bul
Editor: M Ridho Affandi/Bul

Pranala Luar

24 Januari 2020. Mendikbud Luncurkan Empat Kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka. https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/01/mendikbud-luncurkan-empat-kebijakan-merdeka-belajar-kampus-merdeka

28 April 2020. Buku Panduan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka. http://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/04/Buku-Panduan-Merdeka-Belajar-Kampus-Merdeka-2020

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here