Mahasiswa vs UKT di Tengah Pandemi

Ilus: Dimas Satriawan/Bul

Pandemi Covid-19 di Indonesia menyebabkan proses perkuliahan berjalan secara daring. Selain proses belajar mengajar di kelas, kegiatan kemahasiswaan juga tidak dapat berlangsung secara fisik. Selain itu, kegiatan praktikum menjadi terbatas dan dilaksanakan secara daring, bahkan beberapa terpaksa ditunda. Dilansir dari Kompas (16/06), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menetapkan kebijakan perkuliahan jarak jauh ini masih akan berlangsung sampai semester depan.

Meskipun begitu, kewajiban untuk membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) tidak sepenuhnya dihilangkan, termasuk di UGM. Hal inilah yang masih menjadi perdebatan dan memicu protes dari mahasiswa. Pasalnya, selama perkuliahan jarak jauh mahasiswa tidak bisa memanfaatkan fasilitas yang tersedia di kampus seperti biasanya. Mahasiswa belajar dan melaksanakan praktikum daring secara mandiri tanpa peralatan dari kampus. Selain itu, dana kegiatan kemahasiswaan juga dipotong karena tidak memakan anggaran konsumsi, perlengkapan, transportasi, dan sebagainya. Maka, tidak heran banyak yang mempertanyakan apa urgensi membayar UKT di tengah pandemi ini.

Keluhan ini juga berkaitan dengan kondisi perekonomian yang memburuk. Pandemi Covid-19 bisa dibilang melanda masyarakat Indonesia tanpa pandang bulu. Mahasiswa dari golongan mana pun bisa terkena dampaknya. Pembatasan sosial menyebabkan berbagai usaha dan pendapatan menurun, bahkan tidak sedikit yang harus kehilangan pekerjaan. Kalaupun tidak terdampak langsung dari segi penghasilan, banyak yang mengalami peningkatan pengeluaran atau kebutuhan. Memenuhi kebutuhan pendidikan saja saat ini memerlukan biaya tambahan untuk membayar kuota internet. Belum lagi nasib nahas mahasiswa perantauan yang harus membayar kos penuh meskipun tidak ditinggali. Ditambah dengan UKT, beban keuangan mahasiswa dan orang tua akan semakin mencekik.

Beberapa fakultas di UGM sebenarnya sudah memberikan bantuan dana subsidi kuota bagi mahasiswa pada semester lalu. Sayangnya, besaran bantuan tiap fakultas berbeda-beda. Tentu cukup membantu, tetapi di sisi lain bantuan ini terkesan tidak merata dan justru berbuntut isu baru yaitu kesenjangan antar fakultas. 

Meskipun begitu, tidak bisa dipungkiri bahwa kampus tetap membutuhkan pemasukan dan pembayaran UKT tidak melulu hanya untuk menyediakan fasilitas yang langsung dinikmati mahasiswa saja. UKT bisa jadi dibutuhkan untuk membayar gaji pegawai atau dosen yang tetap bekerja, memelihara fasilitas selama tidak digunakan, dan sebagainya. Maka, penting untuk mengupayakan transparansi alokasi UKT agar mahasiswa tidak salah paham terkait penggunaan UKT. Transparansi menjadi jaminan bahwa UKT dialokasikan secara efektif.

Sementara itu, UGM sudah merilis Surat Keputusan Rektor Nomor 792/UN.1P/KPT/HUKOR/2020 terkait keringanan pembayaran UKT (04/06). Berdasarkan SK tersebut, mahasiswa bisa mengajukan keringanan dengan syarat menyertakan surat pernyataan penurunan kemampuan ekonomi akibat Covid-19, slip gaji sebelum dan sesudah Covid-19, atau surat pemutusan hubungan kerja.

Sebagai sebuah usaha untuk membantu mahasiswa, hal ini tentu boleh disyukuri. Akan tetapi, masih ada lubang dalam kebijakan tersebut. Syarat slip gaji dan surat keterangan lainnya bisa jadi malah menghambat mahasiswa untuk mengajukan keringanan. Beberapa orang tua mahasiswa mungkin tidak mengalami penurunan penghasilan, tetapi tetap membutuhkan keringanan, misalnya karena pengeluaran yang meningkat dan tunjangan yang dipotong. Oleh karena itu, syarat-syarat pengajuan keringanan masih harus ditinjau kembali apakah dapat dijangkau dengan mudah dan proses seleksinya terjamin adil. 

Selain itu, solusi utama permasalahan ini sebenarnya adalah mempertemukan kedua pihak untuk mengomunikasikan tentang kebutuhan kampus dan tuntutan mahasiswa. Pihak kampus dan mahasiswa harus mau saling mendengarkan agar pendapat dan masukan masing-masing bisa tersalurkan dengan baik. Dengan begitu, kampus bisa menyesuaikan kebijakan dengan saran mahasiswa, sebaliknya mahasiswa bisa lebih memaklumi urgensi membayar UKT di tengah perkuliahan daring.

Aliansi Mahasiswa UGM sebenarnya sudah mengupayakan aksi dan audiensi terkait permasalahan UKT ini. Sayangnya, belum ada hasil yang memuaskan hingga aksi “Melayat Gadjah Mada” (18/07). Pada aksi tersebut, perwakilan Direktorat Kemahasiswaan (Ditmawa) menolak audiensi secara langsung dan mengusulkan pelaksanaannya secara daring. Sementara itu, pihak aliansi merasa audiensi secara daring tidak akan optimal, berkaca dari audiensi daring sebelumnya antara rektorat dan mahasiswa pascasarjana yang hasilnya belum memenuhi tuntutan mahasiswa. Oleh karena itu, pihak Aliansi Mahasiswa UGM terus mengupayakan audiensi luring untuk mempertemukan pihak rektorat dengan mahasiswa secara langsung dengan harapan dapat mewujudkan kesepakatan yang adil dan tidak merugikan kampus maupun mahasiswa.

Referensi:

https://www.kompas.com/edu/read/2020/06/16/103917571/mendikbud-perguruan-tinggi-di-semua-zona-dilarang-kuliah-tatap-muka

Penulis: Rizky Adinda/Bul
Penyunting: Rafie Mohammad/Bul

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here