Kata Mahasiswa, Kebijakatan UKT Kampus Masih Kurang Memuaskan

Ilustrasi: Freepik

Sejak bulan Maret lalu, Universitas Gadjah Mada memberlakukan kuliah daring melalui surat edaran yang dikeluarkan oleh dekan di tiap fakultas. Kegiatan perkuliahan, diskusi, maupun seminar dilakukan secara daring (online) dengan berbagai penyesuaian. Pandemi Covid-19 memang telah menghadirkan banyak persoalan baru di berbagai sektor kehidupan manusia, tidak terkecuali di sektor pendidikan dan ekonomi.

Pandemi ini telah menyebabkan kemacetan di bidang ekonomi. Pemasukan berkurang, tetapi kebutuhan hidup manusia tetap. Dampak finansial akibat adanya pandemi tersebut menimbulkan keresahan mahasiswa terkait beban Uang Kuliah Tunggal (UKT). Terkait hal itu, Yusroni (20), mahasiswa Fakultas Pertanian angkatan 2017 yang juga Mapres Faperta berpendapat bahwa “(Menurut saya) kondisi finansial tidak bisa disamaratakan karena latar belakang pendidikan dan profesi orang tua serta tanggungan yang dibebankan tiap keluarga itu berbeda-beda.”

Dampak terhadap finansial mahasiswa memang beragam. Bagi mahasiswa yang orang tuanya bekerja sebagai PNS, umumnya dampak yang dirasakan di segi finansial tidak sebesar keluarga wiraswasta maupun swasta. Kondisi dapat menjadi lebih parah apabila orang tua mahasiswa tersebut di-PHK atau terpapar virus corona itu sendiri.

Untuk mengatasi persoalan penurunan kemampuan ekonomi mahasiswa, sesuai dengan Permendikbud No. 25 Tahun 2020, pihak kampus memberikan keringanan UKT dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi mahasiswa. Bantuan tersebut diberikan dengan rincian kuota 696 mahasiswa semester 3, 1.091 mahasiswa semester 5, dan 1.651 mahasiswa semester 7 dengan besaran maksimal Rp 2.400.000/mahasiswa.

Berdasarkan pembicaraannya dengan aktivis mahasiswa lainnya, Yusroni menyimpulkan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pihak rektorat terkait lemahnya perekonomian akibat pandemi sebenarnya sudah bagus, tetapi memang masih kurang memuaskan. Perkuliahan daring dapat menghemat biaya operasional, seperti listrik, air, maupun internet. Fasilitas semacam itu tentunya tidak akan dibutuhkan oleh mahasiswa selama perkuliahan daring berlangsung. Oleh karena itu, mahasiswa menganggap bahwa sudah seharusnya ada penurunan UKT.

Meski begitu, menurut Yusroni, sisi positifnya adalah pihak kampus telah memberikan perpanjangan masa heregistrasi hingga akhir Agustus sehingga akan sedikit membantu mengurangi beban keluarga mahasiswa yang terdampak secara finansial. Terkait dengan persoalan kuota dalam pemberian keringanan UKT bagi mahasiswa, Yusroni berkata, “(Menurut saya) memang harus ada kuota. Pihak kampus pasti sudah menghitung berapa ruginya kalau mengambil kebijakan itu. Mereka tetap harus mempertahankan keuangan agar seimbang. Jangan sampai ambruk dan berdampak pada fasilitas kampus.”

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Yusroni menyebutkan setidaknya ada tiga upaya yang dapat dilakukan oleh mahasiswa. Pertama adalah dengan mengajukan peninjauan UKT, terutama bagi mahasiswa yang terdampak berat misalnya terkena PHK atau meninggal dunia. Kedua, mahasiswa dapat mencoba mengajukan beasiswa Kemdikbud yang dapat berlaku selama satu semester. Terakhir, mahasiswa sebenarnya bisa memutar otak untuk melakukan usaha tertentu atau mencari beasiswa lain guna memperoleh penghasilan untuk membiayai UKT tersebut.

Tentunya pihak kampus juga perlu mengupayakan perbaikan fasilitas yang dapat menunjang kualitas perkuliahan daring yang diberlakukan. Fasilitas yang disediakan untuk perkuliahan secara offline tentu berbeda dengan fasilitas yang diperlukan untuk perkuliahan daringsehingga perlu diadakan realokasi keuangan untuk menunjang perkuliahan daring, misalnya dengan pemberian kuota bagi mahasiswa secara rutin tiap bulannya. Dengan begitu, mahasiswa bisa mendapatkan timbal balik yang setimpal dengan biaya yang dikeluarkan.

Penulis: Afifah Ananda Putri/Bul
Penyunting: Rafie Mohammad/Bul

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here