Gatot Nurmantyo, Politik Masjid, dan Jualan Agama demi Kekuasaan

G

Isu antara agama dan politik terus bergulir.

Sejarah langka itu terjadi setelah salat Jumat (4/5) di Masjid Kampus UGM. Mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo memberikan ceramah kebangsaan berjudul Membangun Solidaritas Bangsa yang Dilandasi Ukhuwah Islamiah dalam Kompetisi Global. Gatot mengangkat tema ini karena merasa Ukhuwah Islamiah semakin dilupakan.

Dari ukhuwah sampai demokrasi

“Kita sekarang sudah pada lupa. Lupa bahwa bangsa ini bisa merdeka karena Ukhuwah Islamiah,” kata Gatot. Sederhananya, Ukhuwah Islamiah adalah persaudaraan dalam Islam, Gatot percaya Indonesia benar-benar akan bubar pada tahun 2030 apabila karakter dan watak masyarakatnya masih seperti sekarang. Bahkan Gatot khawatir itu akan terjadi lebih cepat lagi. “Mungkin lima tahun lagi juga bisa terjadi,” ujarnya.

Soal pembenahan watak dan karakter, Gatot mengajak kembali ke masa-masa perjuangan kemerdekaan. Ia percaya karakter dan watak masyarakat Indonesia pada masa itulah yang mendorong tergapainya kemerdekaan. “Siapa yang merebut kemerdekaan? Ulama dan santrinya. Sembilan puluh persen lebih penduduk Indonesia adalah Islam. Dan rekan-rekan lainnya, Hindu, Budha, juga ada. Tapi itu intinya, kita kembalikan ke situ,” jelas Gatot. Ia juga meyakini, persatuan umat yang dipelopori oleh ulama dan santri mampu melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lebih jauh, Gatot menyesalkan praktik demokrasi di Indonesia yang mengandalkan sistem voting. Padahal, menurutnya, musyawarah dan mufakat lebih adil dan beradab. “Demokrasi ini masih dianut oleh organisasi-organisasi Islam. Ada Dewan Syuro. Untuk apa? Untuk musyawarah. Tapi kita selingkuh. Wakil-wakil rakyat di sana (telunjuk Gatot mengarah ke Barat) selingkuh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa saya. Mana ada voting? Nggak ada,” kata Gatot.

Kritikan untuk Gatot

Aktivitas Gatot di Masjid Kampus UGM ini menuai kritikan dari beberapa pihak. Mereka menyesalkan langkah Gatot yang memanfaatkan masjid untuk kegiatan politik praktis. Kritik paling vokal disuarakan oleh politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany. “Saya yakin sebagai mantan pimpinan TNI yang melahirkan para pejuang penjaga NKRI, Pak Gatot sadar betul bahwa yang dilarang adalah bicara politik praktis yang pasti bersifat partisan. Jadi tidak perlu sampai sakit hati,” ujar Tsamara melalui siaran pers di Jakarta, Minggu (6/5).

Tsamara juga meminta Gatot untuk tidak selalu mengaitkan segala hal dengan politik. Menurutnya, tempat ibadah seperti masjid adalah wilayah masyarakat sipil yang berada di atas ranah politik. “Masjid itu milik semua, apapun pilihan politiknya. Ini tempat suci yang tak boleh direndahkan hanya sebatas politik partisan,” cetusnya.

Kritik semacam ini sebetulnya sudah mengemuka sebelum Gatot berceramah di Masjid Kampus UGM. Sehingga, Gatot pun mengungkapkan kekecewaannya apabila ada larangan bicara politik di masjid. “Sakit (hati) saya, kalau ada yang bilang masjid dilarang untuk bicara politik,” kata Gatot selepas acara di Masjid Kampus UGM. Ia bahkan menyatakan bahwa perbincangan politik di masjid adalah hal biasa dan pernah dicontohkan Rasul di Madinah dulu. “Rasul itu berbicara tentang pemerintah atau tentang politik di Masjid Nabawi, kok dilarang itu bagaimana,” lanjutnya.

Antara agama dan politik

Sementara itu, Abdul Gaffar Karim. Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol, tidak setuju jika agama dipisahkan dengan politik. “Saya juga tidak sependapat dengan larangan berbicara politik di rumah agama. Tidak mungkin sebuah rumah ibadah tidak berbicara politik,” cetus Gaffar dalam diskusi berjudul Agama, Komodifikasi, dan Kekuasaan di Magister Administrasi Publik Fisipol UGM pada Selasa (8/5). Sebab, kata Gaffar, politik sangat luas dan tidak terbatas pada pemilu saja. Yang melanggar aturan ialah menggunakan masjid sebagai tempat untuk mengajak masyarakat memilih calon atau partai politik tertentu.

Sebaliknya, Gaffar menyarankan agar agama digunakan sebagai pendorong agar politik bisa lebih produktif, bukan merusak. Ia bahkan menegaskan, maraknya kasus korupsi belakangan ini adalah tanda bahwa politik sudah terlalu jauh dari agama. Sebab, moral agama tidak lagi menjadi kontrol bagi para politisi dalam melaksanakan tugasnya.

Gaffar memang tidak menampik penggunaan agama sebagai bahan jualan para politisi untuk merebut kursi kekuasaan. “Kini kecenderungannya agama dipakai oleh politisi yang sudah mati gaya,” kata Gaffar.

Menurut Gaffar, maraknya kasus politisi yang menjadikan agama sebagai komoditas politik disebabkan oleh sifat agama yang memiliki likuiditas tinggi. Agama adalah identitas manusia yang paling mudah dijual. Sensitivitas agama melebihi identitas suku, ras, dan kelas sosial. “Kalau kita perhatikan, turisme yang paling besar di dunia adalah religious tourism. Orang rela menabung, menahan konsumsi, untuk religious tourism,” ungkap Gaffar. Ia kemudian bercerita bahwa di kampung halamannya, di Madura, keinginan untuk berangkat haji sangat kuat sampai membuat keinginan membeli kendaraan bermotor dikesampingkan. Belum lagi apabila kita memperhatikan tingginya minat umrah yang diiringi kasus penipuan. Fenomena global ini membuat negara-negara yang menjadi tujuan utama religious tourism berlimpah uang. “Agama menjadi lahan basah,” tambah Gaffar.

Politik berdasar agama?

Opisisi yang tak kredibel dan petahana yang gamang membuat keputusan-keputusan politik akhirnya berdasar pada agama. Pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang efek hasil pemilu terhadap masyarakat sering kali menemui jalan buntu. “Sederhananya, apa sih bedanya UKT (Uang Kuliah Tunggal) di UGM kalau Jokowi atau Prabowo yang menang? Internet akan lebih kencang kalau Prabowo yang jadi presiden atau Jokowi?” tanya Gaffar kepada peserta diskusi. Gaffar menyayangkan para politisi kini bicaranya hal-hal yang abstrak. Ia memberi contoh tentang pertarungan tagar antara #2019GantiPresiden dengan #2019TetapJokowi. Kedua narasi ini, menurut Gaffar, sama-sama tidak punya alasan yang jelas. “Kenapa harus diganti? Kenapa harus dua periode?” Gaffar kembali bertanya, karena ketidakjelasan ini, lagi-lagi agamalah yang dijual.

Gaffar mengingatkan risiko-risiko yang bakal terjadi apabila isu agama terus dimainkan demi kekuasaan. Pertama, risiko minimal berupa melemahnya kontrol. “Masyarakat tidak lagi mengawal politisi. Padahal, demokrasi memerlukan keraguan. Warga yang kritis terhadap pemimpin akan lebih berguna dalam sistem demokrasi daripada hanya mendukung. Kalau orang berkuasa tapi tidak ada kritik terhadapnya, maka rusak segala urusan,” jelas Gaffar.

Risiko yang kedua adalah tensi politik yang berkepanjangan. Konflik Pilkada DKI Jakarta 2017 bahkan masih terasa hingga sekarang. Pendukung pihak yang menang akan cenderung membungkam kritik pihak yang kalah. Kalau orang mengkritik selalu ditanya perihal solusi. Gaffar berpendapat jika demokrasi tidak menuntut rakyat mencari solusi. Demokrasi butuh kritik. Solusinya dipikirkan penguasa yang sudah dibayar dengan uang rakyat.

Terakhir, risiko yang paling fatal adalah kehancuran negara. “Tidak perlu menunggu tahun 2030, kalau komodifikasi agama terus dijalankan. Kita sudah melihat India dan Pakistan berpisah hanya karena agama. Kita tidak bisa bermain-main. Ini sudah ada dalam sejarah dunia. Jangan mengira Indonesia sudah aman dari risiko ini,” pungkas Gaffar.

Penulis: Dandy IM (Pemimpin Umum SKM Bulaksumur periode 2017)
Editor: Hadafi Farisa/Bul
Foto: 
https://jarrak.id/kata-gatot-yang-larang-bicara-politik-di-masjid-buta-agama/

Oleh Divisi Redaksi

Rubrikasi

hari_sindrom_se-dunia
Ilus: Bul