Golongan Uang Kuliah Tunggal Baru

Penambahan golongan UKT telah dilakukan oleh UGM.

Sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 590/UN1.P/SK/HUKOR/2018 tentang penetapan Uang Kuliah Tunggal Program Sarjana Universitas Gadjah Mada yang dikeluarkan pada 28 Maret 2018, diketahui bahwa Uang Kuliah Tunggal (UKT) mengalami penambahan dua golongan. UKT yang sebelumnya hanya  sampai UKT VI, mengalami penambahan hingga UKT VIII dengan nominal yang berbeda-beda di tiap fakultas dan jurusannya.

Penyebab penambahan

Penambahan ini bukan tanpa sebab. Menurut penuturan Aly Sufyanudin, anggota mahasiswa advokasi Fakultas Ilmu Budaya, penambahan dua golongan UKT ini dikarenakan  tahun 2017-2018 UGM  mengalami pengurangan pemasukan sekitar 404 M. Hal ini menyebabkan pihak rektorat  disorot. Menurut Aly, faktor yang menyebabkan UGM mengalami pengurangan pemasukan adalah biaya pendidikan dan biaya hidup yang semakin tinggi, tetapi di sisi lain pihak rektorat selalu memberikan fasilitas, beasiswa, dan keringanan terhadap mahasiswanya.

Penetapan UKT bagi mahasiswa dilihat dari beberapa  faktor, antara lain, gaji orang tua, pajak bumi dan bangunan (PBB), tanggungan keluarga, hutang-piutang, dan hal-hal lain yang diisikan ketika mahasiswa baru melakukan daftar ulang. Uang Kuliah Tunggal sebenarnya hanya sebagian kecil sumber biaya penunjang fasilitas mahasiswa, nantinya UKT  akan dikembalikan untuk mahasiswa, seperti event-event, dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Sumber biaya lain terdiri atas subsidi pemerintah, pajak masyarakat, dan bantuan dari pihak lain yang terkait, seperti bank dan sebagainya yang bekerjasama dengan UGM.

Reaksi mahasiswa

Penjelasan lain menurut Aryo Jiwo, Wakil Bidang Sosial dan Pergerakan LM Psikologi saat ini dan dulu sempat menjadi Kepala Departemen Advokasi LM periode sebelumnya, mengatakan pemanfaatan UKT selama ini kurang ada transparansi. “Biasanya itu UKT itu masuk ke dana mahasiswa seperti masalah lomba, fasilitas dan lain lain. Tapi untuk rincian seperti berapa persen untuk mahasiswa itu gak pernah keluar,” ungkap Aryo.

Forum Advokasi sendiri tidak begitu reaksioner terhadap adanya penambahan dua golongan UKT ini. Menurut mereka adanya penambahan ini adalah sebuah win-win solution. “Kita sudah mengkaji dan lain sebagainya, maka kami wajar-wajar saja sih. Tidak terlalu reaksioner. Tapi untuk saya pribadi dan mungkin teman-teman dari advo tidak begitu mempermasalahkan ini karena ini merupakan bagian win-win solution. Rektorat juga diuntungkan, dan banyak dari kita juga diuntungkan. Karena UKT satu sampai enam ini nggak berubah sama sekali,” tutur Aly. Pendapat yang berbeda diungkapkan oleh Aryo, ia menganggap bahwa kebijakan ini tidak partisipatif karena hasil keputusan tidak melibatkan pihak mahasiswa advokasi dalam diskusinya.

Hal yang sangat disayangkan adalah keterlambatan informasi tentang surat keputusan itu keluar. Aryo mengatakan bahwa surat tersebut ditandatangani pada tanggal 28 Maret, tetapi pihaknya baru mengetahui hal itu pada bulan April. “Kita telat mengetahuinya. Sempat konfirmasi ke akademik, dekan fakultas masing-masing, itu belum ada SK nya. Begitu keluar pada bulan April, tapi terlihat tanggal tanda tangannya itu 28 Maret. Jadi, sebenarnya udah ada tetapi kenapa rilisnya telat, ngga dikasih kesempatan untuk berdiskusi, berbicara ke rektorat,” ujarnya.

Hal tersebut disetujui oleh Muh. Yusuf Ridwan (FEB’17), menurutnya pihak rektorat perlu untuk mengadakan hearing dan lebih menggandeng BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Fakultas mengenai kebijakan – kebijakan yang ditetapkan. Namun, Ridwan tetap menanggapi secara positif kebijakan atas penambahan golongan karena berdampak pada proposional UKT yang akan semakin adil. Selain itu, dampak lain dari bertambahnya golongan UKT adalah dana yang diterima oleh universitas tentu akan semakin banyak sehingga mahasiswa pun menginginkan adanya perbaikan terutama dalam fasilitas. “Harapanku fasilitas yang ada bisa lebih bagus sih, misal Toyagama itu ya semoga bisa segera dikembangkan terus gedung-gedung dan parkiran, misalnya jalan dari parkiran ke kampus dikasih atap atau sebagainya,” ungkap Ridwan.

Penulis: Septiana H, Lestari K, Renna/Teresa Widi/Bul
Editor: Hadafi Farisa/Bul