Efek Post Truth di Media Sosial terhadap Demokrasi Indonesia

Arum/Bul

Pada zaman sekarang, Indonesia dapat dikatakan tengah mengalami fenomena post truth. Istilah post truth sendiri menjadi kata yang booming pada tahun 2016. Kata ini begitu terkenal sehingga dinobatkan oleh Kamus Oxford sebagai “Word of the Year” pada tahun tersebut.  Namun sebenarnya, apakah post truth itu? Menurut Kamus Oxford, istilah post-truth  digunakan pertama kali pada tahun 1992. Istilah itu diungkapkan oleh Steve Tesich di majalah The Nation, ketika merefleksikan kasus Perang Teluk dan kasus Iran yang terjadi di periode tersebut. Tesich mengungkapkan bahwa sebagai manusia yang bebas, kita punya kebebasan untuk menentukan ingin atau tidaknya hidup di dunia post truth. Sehingga, post truth dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana fakta tidak terlalu berpengaruh dalam membentuk opini publik dibanding emosi dan keyakinan personal. Dengan kata lain, masyarakat dalam menerima informasi dan menentukan suatu keputusan lebih berdasarkan pada dorongan emosi serta apa yang diyakininya saja dengan mengabaikan fakta-fakta yang sesungguhnya.

Perkembangan post truth yang begitu cepat tidak lain karena juga didorong dengan penggunaan media sosial yang sedang menjadi trend di masyarakat Indonesia. Media sosial sekarang bukan saja dijadikan sebagai ajang berinteraksi, namun juga ladang memperoleh informasi utama. Namun, jika ditinjau dengan lebih cermat, media sosial ternyata belum mampu menjadi ladang informasi yang tepat bagi masyarakat, khususnya di Indonesia, karena mengingat informasi yang ada di media sosial bersifat trend. Bersifat trend berarti apabila sesuatu menjadi bahan perbincangan yang viral, maka media sosial akan terus menerus menghasilkan informasi hal yang menjadi viral tersebut.  Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkapkan pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang. Dari angka tersebut, 95 persennya menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial. Dari data tersebut, bisa diketahui bahwa pengguna media sosial di Indonesia terbilang cukup besar. Selain itu, perlu diketahui bahwa media sosial kerap kali menampilkan informasi yang tidak utuh dan akurat, bahkan cenderung hoax. Hal ini dikarenakan informasi atau kabar yang ada di media sosial bukan termasuk ke dalam jurnalisme, sehingga tidak terdapat disiplin verifikasi dan unsur 5W+1H. Selain tidak sesuai kaidah jurnalistik, media sosial juga menembus ruang pribadi dan belum ada etika serta regulasinya tentang ini. Belum lagi ditambah dengan fakta bahwa negara Indonesia masih memiliki tingkat literasi masyarakat yang tergolong rendah. Hal tersebut juga menjadi faktor mudah terbawanya masyarakat  kepada arus kesesatan informasi yang nyata. Selanjutnya, media sosial kini disebut-sebut sebagai pilar ke lima demokrasi Indonesia. Jika media sosial sebagai pilar demokrasi justru menjadi sarang penyebaran post truth, tentu ini sangat berpengaruh pada demokrasi Indonesia sendiri.

Contoh nyata terkait hal ini adalah ujaran tuduhan dan kebencian kepada Presiden Joko Widodo melalui twitter dan kasus yang menjerat mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Padahal, dalam demokrasi, rakyat turut terlibat dalam berbagai keputusan negara yang berarti di sinilah opini bermain. Jika opini rakyat yang digunakan untuk turut serta dalam demokrasi hanya emosi belaka karena informasi yang tidak benar, tentu hal ini akan berdampak buruk bagi demokrasi Indonesia.

Dengan demikian, kita telah mengerti bahwa fenomena post truth bukanlah hal yang dapat disepelekan. Post truth memiliki potensi besar untuk menggiring opini masyarakat dengan emosi kepada hal-hal yang belum benar adanya, yang mana dapat berpengaruh besar di berbagai segi kehidupan, termasuk demokrasi. Indonesia sebagai negara yang juga mengalami post truth, semestinya meningkatkan tingkat literasi masyarakatnya agar mereka mampu membedakan informasi yang benar dan tidak, karena dari contoh kasus yang telah dipaparkan, demokrasi Indonesia begitu rapuh dengan adanya fenomena post truth.

REFERENSI

KEMKOMINFO. 2013. ““Kominfo : Pengguna Internet di Indonesia 63 Juta Orang”. [Online]. Tersedia di https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker. 

Penulis: Septiana Malinda
Editor: M. Zahri Firdaus

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here