Menanggapi Revisi UU MD3, Tempat Perlindungan demi Menjaga Kehormatan Parlemen

md3
Ilus: Alfi/Bul

Tanggapan mahasiswa terhadap isu UU MD3 dilakukan dengan cara diskusi dan aksi.

Di era sekarang, masyarakat semakin kritis. Tidak terkecuali dalam menanggapi putusan pemerintah. Salah satunya adalah revisi UU MD3 yang akhir-akhir ini menjadi perdebatan hangat. Revisi tersebut telah disepakati parlemen dan akan diselesaikan pada 8 Februari 2018.

Sekilas tentang UU MD3

UU MD3 merupakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Secara keseluruhan, UU MD3 mengatur mengenai tujuan, fungsi, dan mekanisme-mekanisme teknis atas MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Adanya UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DAN DPRD (UU MD3) yang terbit pasca Putusan Mahkamah Konstitusi lalu menggantikan UU No. 27 Tahun 2009. Selama periode 2014 – 2019 telah dilakukan revisi UU MD3 pada Juli dan Desember 2014.

Kini, revisi terbaru yang dilakukan oleh DPR terus menimbulkan pro kontra dari masyarakat. Beberapa pasal yang direvisi dianggap merepresentasikan kemunduran demokrasi. Tiga pasal yang diperdebatkan antara lain,

Pasal 122 huruf K

“Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR”

Pasal 73 ayat 4

“Dalam hal pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan/atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia”

Pasal 245

“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”

Dampak UU MD3 terhadap mahasiswa

Berlakunya UU MD3 akan berdampak pada masyarakat terutama mahasiswa sebagai perantara  masyarakat dalam menyampaikan kritik dan vokal terhadap isu yang ada. Dari ketiga pasal yang dsebutkan, pasal 122 huruf K menjadi pasal yang paling berdampak kepada mahasiswa. “Pasal 122 huruf K yang paling mengena ke mahasiswa. Memang secara formal DPR punya hak otoritas atas nama masyarakat, tapi ketika fungsi otoritas dikuatkan oleh hukum dan akuntabilitas dibungkam oleh hukum itu kan problematis sebenarnya,” ujar Gendis Syari, Menteri Analisis dan Strategi BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) KM UGM.

Langkah proaktif seperti kajian dan diskusi banyak dilakukan mahasiswa sebagai langkah awal dalam menanggapi isu tersebut. Hasil dari kajian atau diskusi juga dibagikan kepada masyarakat dan mahasiswa umumnya untuk bersama-sama mengkritisi keputusan pemerintah yang kontroversial ini. “Kompleks sebenarnya karena kalau ingin megubah, akan ada proses hukum yang pelik. Makanya kami bersikap bahwa kami mendukung segala upaya uji materil terkait pasal ini. Kita mendukung penuh untuk menjaga marwah MD3. Pesan untuk mahasiswa untuk perlu  terus jadi garda terdepan merawat nalar kritis dan merawat akal sehat masyarakat,” jelas Gendis.

Disebutkan pula oleh Kintan Adhyna selaku Staff Analisis dan Strategi BEM KM UGM yang mengutip dari Tan Malaka bahwa the biggest luxury yang dimiliki mahasiswa adalah ideologi. Ketika mereka (mahasiswa, –red) kehilangan ideologi atau pemikiran nalar kritis yang harus dipelihara, itu bukan lagi mahasiswa.

Aksi mahasiswa

Tidak bisa tinggal diam terhadap polemik yang ada, pada hari Kamis (22/2) aksi menolak UU MD3 yang dipelopori oleh Dema Justicia Fakultas Hukum UGM berhasil dilaksanakan di Titik Kilometer 0 Yogyakarta. Aksi terbuka tersebut mengajak seluruh civitas akademika untuk bersama-sama ambil bagian dalam menolak revisi UU MD3 yang dianggap membungkam mahasiswa dan seakan-akan DPR menjadi kebal kritik.

Butuh waktu sekitar seminggu untuk merencakan aksi tersebut. Dimulai dari kajian dan diskusi dengan mahasiswa FH hingga fakultas untuk melihat bagaimana tanggapan dan respon mahasiswa lain terhadap isu tersebut. Selanjutnya disusul dengan pelaksanaan Teknis Lapangan (Teklap) sehari sebelum aksi. Lewat aksi ini, diharapkan masyarakat mampu berpikir  kritis terhadap pasal revisi UU MD3. “Harapan kami salah satunya masyarakat jangan takut mengkritik pemerintah hanya karena ada pasal karet anti kritik, semoga masyarakat tetap mengawal pemerintah dan revisi UU MD3 bisa di review oleh MK dan ada perbaikan,” papar Klarita Ferji Triananda selaku Kepala Aksi dan Propaganda Dema Justicia FH UGM 2018.

Blowing up media

Sorotan media memang menjadi salah satu hal terpenting dan terdepan dalam menanggapi berbagai isu yang ada. Tiap media memiliki posisinya sendiri, tapi yang pasti media hadir untuk menyajikan informasi terkini dan mengedukasi. “Media sekarang menggiring opini bahwa Jokowi perlu untuk mencontoh SBY padahal itu bukan tata negara yang baik. Presiden punya menteri, menteri datang untuk ikut pembahasan di DPR dan begitu dikeluarkan lalu mengeluarkan Perpu, itu contoh yang jelek,” pungkas Dosen Hukum Tata Negara FH UGM, Dian Agung Wicaksono, SH LL M.

Penulis: Lestari K, Weli F/ Agnes Vidita/Bul
Editor: Aify Zulfa/Bul

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here