ppsmb2017Foto : Arif Wahyu Wibowo/Bul

Mahasiswa Senior Masih Memobilisasi Maba

Universitas melarang mobilisasi maba. Namun, beberapa prodi memberi izin.

Mobilisasi maba (mahasiswa baru) masih terjadi di beberapa prodi (program studi). Padahal, Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Kemahasiswaan telah mengeluarkan surat edaran nomor 4953/UNI.P.I/DKM/PKM/KM/2017. Isinya, universitas melarang mobilisasi maba di semester satu. PPSMB (Pelatihan Pembelajar Sukses bagi Mahasiswa Baru) Palapa menjadi satu-satunya kegiatan mobilisasi maba yang direstui di semester tersebut.

Mobilisasi maba yang dilarang oleh universitas adalah kegiatan yang mewajibkan semua maba di suatu prodi/departemen/fakultas ikut serta. Parameternya, apabila seorang maba tidak bisa ikut, ia wajib memberikan alasan yang bisa diterima panitia dan ada surat keterangan. Selain itu, ada sanksi yang bermacam-macam. Contohnya, maba tersebut tidak diakui oleh organisasi di prodinya atau tidak mendapatkan seragam prodi. Seperti yang terjadi di Departemen Arkeologi. Naufal Fadhlurrohman (Arkeologi ’16), selaku ketua acara rangkaian penerimaan maba Arkeologi, menyatakan bahwa AD/ART HIMA (Himpunan Mahasiswa Arkeologi) menyaratkan maba harus “ditahbiskan” terlebih dahulu untuk menjadi anggota. “Penahbisan” dilakukan saat acara Abiseka yang diselenggarakan di luar kampus. “Kalau tahun lalu, yang nggak ikut Abiseka, nggak jadi anggota HIMA. Gitu aja sih. Dia (maba, red) dapat fasilitas sebagai anggota Departemen Arkeologi, tapi nggak dapat fasilitas organisasi,” katanya.

Kegiatan mobilisasi maba juga ada yang dijadikan syarat mendaftar organisasi. Seperti yang terjadi di Fakultas Kehutanan. “Ospek wajib. Itu sebagai syarat untuk mengikuti BSO (Badan Semi Otonom) dan UKM di sini,” kata Tegar Setya (Kehutanan ’17).

Kegiatan mobilisasi maba yang diorganisasikan oleh senior diharapkan tidak terjadi. Budi Guntoro, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Peternakan, mengatakan “yang penting, tidak ada kegiatan yang dikendalikan senior dan pemaksaan mobilisasi pada maba.” Pernyataan ini muncul saat Budi menanggapi pertanyaan: Bagaimana jika maba sendiri yang menginginkan ada malam keakraban (makrab)?

Alasan pelarangan

Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Kemahasiswaan, Prof Dr Ir Djagal Wiseso Marseno M Argr selaku pihak yang mengeluarkan surat edaran menjelaskan alasan diterbitkannya surat tersebut untuk mencegah kegiatan tidak terstruktur, tidak terkontrol, dan tidak terkendali. “Nanti kalo ada apa-apa, larinya ke lembaga. Contohnya yang di UII (Universitas Islam Indonesia) kemarin itu sampai sekarang (awal September, -red) kasusnya belum selesai. Bolak-balik dipanggil ke kantor polisi si mahasiswa maupun pengurus. Ribet jadinya masalahnya,” ucapnya.

Dalam wawancara, Djagal menjelaskan bahwa dilarangnya mobilisasi mahasiswa pada semester satu agar waktu maba tidak tersita. Mahasiswa baru membutuhkan konsentrasi untuk belajar dan adaptasi di lingkungan baru. Tawaran solusi yang disampaikan Djagal yaitu dengan menangguhkan kegiatan yang bersifat mobilisasi ke semester berikutnya.

Sosialisasi surat edaran wakil rektor sebenarnya sudah diterima oleh prodi. Namun, masih ada prodi yang tidak tahu adanya surat edaran itu. Hanya 18 dari 22 kaprodi yang telah mengetahui adanya surat edaran.

Mobilisasi masih berlangsung

Tim riset Bul melakukan riset mandiri untuk mengetahui implementasi aturan surat edaran di lapangan. Bul mewawancarai 22 pemimpin prodi, departemen, dan fakultas. Kami juga mewawancara dekan untuk kasus khusus seperti Fakultas Peternakan. Sebanyak 64 persen dari mereka memperbolehkan terselenggaranya mobilisasi maba. Sisanya, melarang kegiatan tersebut. Hal ini sesuai dengan data konfirmasi dari panitia mobilisasi maba. Dari 32 orang panitia mobilisasi maba yang kami wawancara, 88 persen mengonfirmasi adanya mobilisasi maba di prodi/departemennya. Bahkan, 95 persen dari 22 orang mahasiswa baru mengatakan ada kegiatan mobilisasi selain PPSMB.

Panitia mobilisasi maba menganggap penting kegiatannya tetap dilaksanakan di semester satu. Naufal mengkhawatirkan apabila kegiatan mobilisasi dilaksanakan di semester dua, ritme kerja organisasi di prodinya menjadi bermasalah. “Angkatan atas nggak mau nambah satu semester lagi buat ngurusin HIMA. Lalu, kegiatan di HIMA padet banget. Kalau satu mundur, lainnya berantakan semua,” katanya.

Alasan senior ingin tetap mengadakan mobilisasi maba bermacam-macam. Paling banyak, karena panitia ingin mengakrabkan mahasiswa antar-angkatan, yaitu sebesar 36 persen. “Kami mengadakan makrab untuk menjalin kedekatan dengan adik tingkat. Kami memberikan beberapa games, dengan memasangkan adik tingkat dan kakak tingkat,” tutur Sarah Nurul, ketua Makrab Sastra Inggris. Alasan lain, karena kegiatan tersebut adalah program tahunan HMJ dan Prodi mengizinkan (masing-masing 18 persen). Keinginan mengenalkan prodi dan tradisi turun temurun juga menjadi alasan dengan jawaban masing-masing sebanyak 14 persen.

Untuk sedikit detailnya, Awan Mahmud (Kearsipan’16), Ketua Ospek Prodi Kearsipan SV meyatakan bahwa akan ada PPMPK (Pelatihan Pembelajaran Mahasiswa Kearsipan). Ketua Angkatan Prodi Manajemen FEB (Fakultas Ekonomika Bisnis) 2016, Made Bilan mengungkapkan akan diadakan kegiatan ospek di Prodi Manajemen. Namun, kata Made, tahun ini tidak ada acara menginap. Kegiatan terbatas di lingkungan kampus saja. Taufiq Ikhsan, Ketua Angkatan Fakultas Peternakan 2016, juga mengonfirmasi adanya kegiatan pengganti makrab, namanya Guyup KM.

Pernyataan berbeda disampaikan Fianggoro Muhammad, Ketua Angkatan Geografi Lingkungan 2016. “Kalau di Geografi Lingkungan sendiri memang dari dulu ndak boleh ada makrab sebagai terusan dari PPSMB. Tetapi kita nanti akan ada pengenalan kampus bagi mahasiswa baru,” tuturnya. Prodi Pendidikan Dokter juga tidak mengadakan makrab atau ospek prodi. “Kalo di FK adanya semacam acara leadership gitu untuk maba FK. Jadi, nanti setelah acara leadership, maba akan mendapatkan sertifikat. Sertifikat tersebut digunakan oleh beberapa BSO (Badan Semi Otonom) sebagai syarat pendaftaran,” ujar Dicky Hertanto (Pendidikan Dokter’16) selaku ketua angkatan.

Panitia berharap dengan adanya makrab, mahasiswa baru bisa lebih mengenal seluk beluk lingkungan prodi atau fakultasnya. “Karena pada dasarnya, mahasiswa baru membutuhkan sebuah media khusus untuk membentuk support system mereka di lingkungan baru. Hasil riset kami yang menggunakan peserta tahun lalu sebagai partisipan, menunjukkan bahwa kegiatan (makrab) ini memiliki peran yang cukup besar dalam membantu mereka beradaptasi di lingkungan baru,” ujar Samudera Jamaluddin (Psikologi’15) yang merupakan ketua tim perumus makrab Fakultas Psikologi 2017.

Responden 22 Kaprodi.Grafis : Ateng/Bul

Tidak ada sanksi

Untuk masalah izin, 82 persen panitia sudah mengantongi izin kegiatan. Sementara 11 persen tidak mendapatkan izin dan 4 persen belum mendapatkan kepastian. Alasan yang diterima semua mahasiswa yang ditolak permohonan izinnya adalah adanya aturan dari surat edaran.

Disinggung mengenai izin kegiatan mobilisasi maba, pihak universitas menyerahkan kepada fakultas. “Kaprodi tidak boleh menyelenggarakan sendiri. Kaprodi itu harus manut pada departemen. Pemilik prodi itu kan departemen, jadi dia harus izin departemen. Lalu departemen ini minta izin ke fakultas,” tegas Djagal. Ketika masih ada prodi yang “ngeyel, rektorat sebenarnya tidak menjatuhkan sanksi. “Apa ya. Pertama ya sanksi sosial. Lalu, kalo ada apa-apa ya tanggung sendiri. Lebih baik dicegah sih. Kebijakan biasanya tidak tertulis, tergantung dosanya, kita fleksibel,” terang Djagal.

Pelarangan mobilisasi maba dilakukan sebagai wujud prevensi dan antisipasi universitas terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. “Tujuan kita baik, bukan untuk membatasi kreativitas mahasiswa atau membatasi inovasi. Mahasiswa boleh berinovasi,” pungkas Djagal.

Responden dari 32 Senior.Grafis : Ateng/Bul

Izin ospek tak sepaham

Sebanyak 85 persen kaprodi/kadep/dekan menyatakan alasan mereka memberikan izin mobilisasi maba karena kegiatan yang akan dilaksanakan bermuatan positif. Sedangkan sisanya menyatakan bahwa acaranya dilaksanakan di dalam kampus. Misalnya yang terjadi di Prodi Pariwisata. Dr Tular Sudarmadi MA, Kaprodi Pariwisata FIB (Fakultas Ilmu Budaya), akhirnya mengizinkan mobilisasi maba karena acaranya dilaksanakan di dalam kampus. “Mereka tetap mengadakan di dalam kampus sehingga saya setujui. Asal tidak menginap, hanya satu hari, dan di dalam lingkungan kampus. Tidak ada makrab,” tegas Tular.

Namun demikian, kaprodi/kadep/dekan di berbagai fakultas mempunyai pandangan yang berbeda-beda mengenai mobilisasi maba. Hal ini kemudian berefek pada perbedaan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan izin kegiatan yang diperuntukkan bagi maba.

Misalnya, Wahyu Handayani SS MA selaku Kaprodi Bahasa Jepang Sekolah Vokasi, tidak mengizinkan ada mobilisasi maba. “Selain ada surat edaran warek (wakil rektor) tersebut, ospek sudah dilakukan dari universitas seperti PPSMB sampai yang dari DBSMB (Departemen Bahasa Seni Manajemen Budaya) yaitu Lentera Budaya kemarin. Jadi, prodi tidak mengadakan sendiri,” jelas Wahyu.

Sedangkan Budi Guntoro menyampaikan di fakultasnya tidak ada kegiatan lain di luar PPSMB. Budi menyarankan kegaitan lain yang dirasa lebih bermanfaat. “Kalau di sini, saya menyarankan dan mengizinkan jika BEM dan BO/BSO mengadakan presentasi untuk pengenalan organisasi. Silakan kalau di dalam kampus. Asalkan tidak untuk mobilisasi dan penyelenggaraannya sesuai tujuan,” ungkapnya.

Dr Budiadi, S Hut, M Agr Sc selaku Dekan Fakultas Kehutanan memperbolehkan adanya mobilisasi maba lantaran kegiatan sudah terlanjur direncanakan dan sudah menghubungi banyak pihak. Cuaca yang mendukung juga menjadi pertimbangan Budiadi untuk menyetujui adanya LKMK (Latihan Kepemimpinan Mahasiswa Kehutannan) dengan peraturan diperketat.

Hampir sama dengan Budiadi, Fahmi Prihantoro, SS SH MA mengungkapkan bahwa Prodi Pariwisata Sekolah Vokasi tetap memperbolehkan kegiatan mobilisasi mahasiswa dengan catatan tertentu, misalnya mengirim dosen untuk mendampingi. “Sebenarnya konsepnya tidak diganti, hanya teknis pelaksanaan yang disiasati dan dibimbing dengan baik. Kalo sebutan saya tidak setuju dengan osjur, ini lebih mewadahi organisasi mahasiswa dalam pengkaderan,” ucapnya.

Menurut penuturan Dr Nur Aini Setiawati, Kaprodi Ilmu Sejarah, ia mengizinkan adanya acara bersama bagi mahasiswa baru. “Bukan ospek jurusan, tapi family gathering. Awalnya, ada mahasiswa yang datang minta izin ke saya untuk membuat acara pengenalan jurusan lebih mendalam bagi maba. Tapi undang-undangnya (surat edaran wakil rektor,-red) itu sudah tidak boleh kalau keluar. Akhirnya diadakan di sekitar sini saja,” ucap Aini.

Mahasiswa baru berbicara

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, 95 persen dari 22 mahasiswa baru mengonfirmasi bahwa ada mobilisasi di prodi-nya. Jika mahasiswa baru tidak ikut pada kegiatan tersebut, 44 persen mengatakan akan ada sanksi, 17 persen tidak terjadi apa-apa, 28 persen harus menyertakan alasan yang jelas, dan sisanya tidak tahu apa yang akan terjadi. Ketika ditanya perihal izin kegiatan, delapan mahasiswa baru menyebutkan jika kegiatan yang dilaksanakan tidak diketahui pihak prodi/jurusan/fakultas.

Akan tetapi, secara umum maba memberikan respons positif terhadap kegiatan yang ditawarkan senior. Zulfa Ramadanti (Kearsipan’17) mengungkapkan jika dia mau ikut serta dalam kegiatan ospek prodi yang disiapkan oleh seniornya. “Mau, soalnya saya belum tahu banget tentang kearsipan. Jadi harapannya, saya bisa mengerti lebih jauh masalah kearsipan,” ungkap Zulfa. Hal senada diungkapkan Vika Asri (FEB’17). Ia berharap jika kedepannya, pengenalan kampus lebih bervariasi lagi. “Semoga UGM bisa menghilangkan stigma masyarakat yang punya pendapat bahwa ospek itu pasti keras,” pungkasnya.

Responden dari 22 Maba.Grafis : Ateng/Bul

 

Penulis                :Hadafi Farisa Romadlon
Pengolah Data  : Ifan Afiansa & Hana Safira
Penyunting        : Dandy Idwal Muad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *