Aksi mahasiswa di 0 KM, menunjukkan spanduk aksi kepada pengguna jalan.
Foto: Zaki Tristi/BulFoto: Zaki Tristi/Bul

Menanggapi Indonesia Darurat Korupsi, Aliansi Mahasiswa Yogyakarta Anti Korupsi Turun ke Jalan

Aliansi Mahasiswa Yogyakarta, Jumat (6/10) menggelar aksi bertajuk Indonesia Darurat Korupsi di Titik Nol Kilometer. Aksi tersebut dilakukan dengan melakukan long march dari Taman Parkir Abu Bakar Ali hingga Titik Nol Kilometer. Selain membawa poster antikorupsi, peserta aksi juga menyanyikan lagu sindiran Cyduck Setnov.

Beberapa mahasiswa menggunakan topeng Setya Novanto (SN) dan topeng Jokowi sambil berjalan mundur. Peserta aksi juga sempat menarik kursi plastik yang ditempeli kertas bertuliskan “kursi DPR” sambil meneriakkan agar Setya Novanto  mundur dari jabatannya.

Foto: Zaki Tristi/Bul

Dalam aksi ini, turut dilakukan orasi dari perwakilan peserta. Salah satunya, orasi dari Presiden Mahasiswa BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) KM UGM, Alfath Bagus Panuntun. “Tujuan diadakannya aksi ini untuk memberikan pencerdasan kepada masyarakat tentang kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia pasca putusan pra-peradilan  yang menganulir status tersangka SN,” ujar Bagus di depan ratusan peserta aksi.

Setelah orasi, dilakukan lomba tangkap belut sebagai simbol sulitnya menangkap SN yang berkali-kali lolos dari jeratan hukum pemerintah. Selanjutnya, peserta aksi mengadakan simbolisasi tabur bunga untuk memberikan gambaran bahwa SN sebenarnya tidak kebal hukum.

Gabungan mahasiswa se Jogjakarta menggelar aksi di 0 KM. Foto: Zaki Tristi/Bul

Aksi Indonesia Darurat Korupsi dilakukan atas ketidakpuasan keputusan hakim yang membatalkan status tersangka SN dan menganggap laporan dari KPK tidak sah. Sebelumnya, Setya Novanto sudah sering terjerat kasus korupsi. Namun, selalu lolos dari jeratan hukum. Seperti kasus pengalihan hak piutang Bank Bali (1999), penyelundupan beras impor Vietnam (2003), skandal impor limbah dari Singapura ke Batam (2004), dugaan suap Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau (2012), dugaan korupsi pengadaan E-KTP (2013), dan skandal perpanjangan kontrak Freeport (2015).

Aksi simbolis penaburan bungan terhadap salah seorang penunut yang menggunakan topeng berwajah Setia Novanto. Foto: Zaki Tristi/Bul

Kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada penetapan tersangka SN menjadi sorotan dalam aksi ini. Bagus sempat menyampaikan beberapa poin kejanggalan tersebut. Pertama, hakim menolak pemutaran bukti rekaman untuk KPK. Kedua, saksi ahli yang diajukan KPK dikesampingkan oleh hakim dalam pertimbangannya. Ketiga, hakim menunda jadwal mendengar keterangan ahli dari KPK. Keempat, hakim mengabaikan permohonan intervensi dengan alasan gugatan tersebut belum terdaftar di dalam sistem informasi pencatatan perkara. Kelima, hakim bertanya kepada ahli KPK tentang sifat ad hoc lembaga KPK yang tidak ada kaitannya dengan pokok perkara praperadilan. Selain itu, hakim juga menolak eksepsi KPK terkait status penyelidik dan penyidik independen KPK dan dalil permohonan SN yang sudah memasuki substansi pokok perkara.

Kejanggalan yang terjadi pada kasus SN menunjukkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih terus dilemahkan. Aliansi Mahasiswa Yogyakarta dalam merespon kasus tersebut menyatakan sikap sebagai berikut.

  1. Menuntut SN untuk mundur dari jabatannya sebagai ketua DPR RI.
  2. Mendukung KPK dalam mengeluarkan surat perintah penyidikan baru untuk menjerat SN berdasarkan bukti bukti yang ada.
  3. Mendesak seluruh partai politik untuk konsisten dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi.
  4. Mendesak adanya perbaikan pengawasan perilaku hakim oleh Komisi Yudisial dan pengevaluasian kinerja hakim oleh Mahkamah Agung.
  5. Mendesak Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk bersikap tegas terhadap setiap anggota DPR yang terlibat kasus tindak pidana korupsi.
  6. Mengajak seluruh elemen bangsa Indonesia untuk bersatu, mendesak pemerintah dan penegak hukum agar berkomitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, sekaligus menyerukan keadaan Indonesia darurat korupsi.

Menurut Rizqona, salah satu peserta aksi, tindakan dengan turun ke jalan sudah sangat tepat. “Indonesia saat ini sangat genting. SN yang notabene adalah seorang ketua DPR, kemudian ditetapkan sebagai tersangka, jabatannya masih sebagai ketua DPR. Kemudian setelah ditetapkan sebagai tersangka, lolos lagi,” ungkapnya.

Aksi “Indonesia Darurat Korupsi” di Yogyakarta diharapkan dapat menjadi penggerak bagi aksi-aksi selanjutnya. Bagus berharap agar universitas lain dan masyarakat bisa ikut melakukan aksi untuk menegakkan kebenaran. “Setelah Yogyakarta, Surabaya akan bergerak, Bandung juga, dan juga di luar Pulau Jawa. Pada prinsipnya, solidaritas itu yang kemudian dipersatukan dan diperkuat untuk tanggal 20 nanti di Jakarta,” pungkasnya.

Penulis: Brenna Azhra Syahadati, Muhammad Ario Bagus Prakusa, Deva Tri Wahyuni/Bul
Penyunting: Hadafi Farisa R