Kehormatan Perempuan dalam Wacana Keperawanan

Ilustrasi: Bul

Belum lama ini, Hakim Binsar Gultom membuat pernyataan yang cukup mengejutkan. Dalam bukunya yang berjudul Pandangan Kritis Seorang Hakim, Yang Mulia –sengaja saya sebut demikian untuk menghormati profesinya– membahas mengenai pentingnya tes keperawanan guna menekan angka perceraian di Indonesia. Yang Mulia sendiri diketahui sudah menangani sebanyak 250 perkara perceraian dan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Menurut Yang Mulia, sebuah pernikahan harus berlandaskan pada kondisi kudus atau suci, yang berarti masih perawan atau tidak. “Untuk itu, harus ada tes keperawanan,” tulisnya di halaman 194. Ia juga menambahkan, jika nanti ditemukan calon mempelai perempuan yang diketahui sudah tidak perawan, maka pemerintah perlu untuk melakukan tindakan preventif bahkan represif. Dengan kata lain, pemerintah memiliki wewenang untuk membatalkan rencana pernikahan tersebut.

Selain itu, Yang Mulia berpendapat bahwa istri yang tidak perawan sebelum menikah, bisa menjadi pemicu keretakan rumah tangga. Secara implisit, pernyataan ini justru menjadi sebuah pembenaran, khususnya bagi kaum adam, bahwa calon mempelai laki-laki boleh tidak perjaka. Ditambah lagi, jika tes keperawanan dilakukan tentu akan menempatkan perempuan sebagai objek subordinasi* yang dilakukan oleh laki-laki. Seolah-olah martabat perempuan menjadi lebih rendah dari laki-laki. Namun, apakah laki-laki bukan duda yang tidak memiliki ‘jaminan’ perjaka juga dapat dikatakan sebagai ‘orang yang suci’?

Pernyataan Gultom ini menuai berbagai kritik, terutama dari kalangan aktivis. Salah satu kritikan paling pedas datang dari Komisioner Ombudsman, Ninik Rahayu. Merujuk pada situs daring BBC, Ninik menganggap bahwa pernyataan Yang Mulia sangat diskriminatif. Pernyataan tersebut, dinilainya, melanggar Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Menurutnya, tingginya angka perceraian disebabkan karena pernikahan di usia anak dan adanya relasi timpang antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga.

Keributan soal tes keperawanan, ternyata bukan hal yang pertama kali terjadi. Pada tahun 2015 silam, Jendral TNI Moeldoko juga pernah membuat aturan diskriminatif, yaitu mensyaratkan tes keperawanan untuk calon prajurit TNI. Menurut Moeldoko, tes ini masih relevan, sebab masih berkaitan dengan kepribadian dan mental. Pernyataan Moeldoko pun dikecam oleh Human Right Watch karena dianggap invasif, menghinakan perempuan, dan tidak ada hubungannya keamanan nasional.

Selama ini, bahasan mengenai keperawanan atau virginitas selalu menempatkan perempuan sebagai objek. Istilah perawan, menurut pemikiran tradisional, berarti perempuan yang belum menikah atau belum melakukan hubungan seksual. Keperawanan juga identik dengan selaput dara atau lapisan kulit sangat tipis yang melapisi bagian luar vagina. Padahal eksistensi selaput dara pun masih diperdebatkan. Tidak hanya fungsi medisnya saja yang masih dipertanyakan, akan tetapi setiap perempuan tentu memiliki ketebalan selaput dara berbeda, yang bisa saja robek karena aktivitas sehari-hari, seperti olahraga.

Dalam pandangan tradisional, perempuan yang masih perawan dianggap memiliki tingkat moralitas tinggi. Namun, di sisi lain, perempuan yang diketahui sudah tidak perawan akan dinilai sebagai ‘perempuan tidak baik’, ‘perempuan nakal’, dan stereotip-stereotip lainnya. Sayangnya, penilaian ini tidak berlaku bagi laki-laki, meskipun mereka sudah tidak perjaka.

Pemikiran-pemikiran inilah yang menggambarkan bahwa masih ada bias gender di sekitar kita. Sebagai contoh adalah keperawanan, yang seringkali dinilai sebagai sebuah kehormatan, kesucian bahkan keagungan, sehingga mengharuskan perempuan –mau tidak mau– untuk menjaga moral yang berkaitan dengan anggapan tersebut. Hal inilah yang menjadi sebab berlangsungnya praktek stigmatisasi (pemberian cap buruk) dan diskriminasi terhadap perempuan.

Ironisnya, keperawanan sering dijadikan alat represi terhadap perempuan. Contohlah tes keperawanan yang acapkali membuat perempuan merasa dipermalukan dan dihinakan karena hasil tesnya disebut tidak perawan. Padahal keperawanan adalah ranah privat bagi perempuan yang seharusnya tidak boleh diusik bahkan diintervensi. Yang lebih mengherankan lagi, jika tes keperawanan ini dilakukan untuk alasan menjaga kehormatan perempuan itu sendiri. Lantas, apakah kehormatan itu semata-mata hanya ditentukan dari perawan atau tidaknya seorang perempuan?

Saya dapat memahami bahwa dalam kultur masyarakat yang cenderung patriarkis, keperawanan dianggap sebagai sesuatu yang mesti ‘dipagari’ oleh setiap perempuan. Pagar tersebut hanya boleh direnggut melalui pintu normatif –dalam hal ini pernikahan– sehingga dinilai sebagai simbol dari kehormatan perempuan. Meskipun demikian, keperawanan bukanlah hal yang menentukan kehormatan perempuan. ‘Kehilangan’ keperawanan di masa lalu –meski tidak selalu karena berhubungan seksual– juga bukan hal yang patut dicela apalagi dihakimi. Sebab, kehormatan seorang perempuan tidak dinilai dari keperawanannya, melainkan karena prestasi yang berhasil diraihnya.

*Subordinasi = suatu penilaian atau anggapan yang menempatkan fungsi salah satu jenis kelamin sebagai peran pengganti, dalam hal ini mengacu pada peran dan posisi perempuan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Penulis:
Floriberta Novia Dinda Shafira
S1 Sastra Prancis
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Gadjah Mada

Editor: Muhammad Rakha Rambe

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here