Sebuah Ironi Pendidikan Tinggi

“Apakah yang lebih lebih tidak adil selain daripada mendidik sebagian kecil anak-anak orang kaya dan membiarkan sebagian besar rakyat miskin tetap bodoh?”

-Soe Hok Gie, Catatan Seorang Demonstran-


Pendidikan Ialah Hak Setiap Warga Negara

“….. untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial…”

Demikian tujuan negara Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat frasa “mencerdaskan kehidupan bangsa” di dalamnya. Namun, sangat disayangkan, tujuan mulia ini kini mulai dipertanyakan tindakan perwujudannya.

Sejak zaman kolonial, kesadaran akan pentingnya pendidikan untuk generasi penerus bangsa telah tumbuh di benak para pendiri bangsa. Pendirian sekolah keputrian oleh R.A. Kartini, Tamansiswa oleh Ki Hadjar Dewantara merupakan sedikit dari implementasi kesadaran tersebut. Di Indonesia kini, upaya pemenuhan hak pendidikan warga negara diatur dalam berbagai instrumen perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C, 28E, 31, 34 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan sejatinya adalah hak asasi bagi setiap warga negara Indonesia. Pasal 31 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pengajaran, pemerintah mewajibkan setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dan wajib membiayainya. Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945 juga menyebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah Republik Indonesia mengatur penyelenggaraan pendidikan di Indonesia melalui sistem pendidikan  nasional. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, sistem pendidikan nasional yang dimaksud adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sistem pendidikan nasional ini mencakup pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi.

Dengan adanya instrumen perundang-undangan yang menjamin pemenuhan pendidikan sebagai hak asasi bagi tiap warga negara Indonesia, idealnya kini tiap-tiap warga negara dapat menikmati pendidikan setinggi-tingginya. Akan tetapi kenyataan di lapangan tidak seindah angan-angan. Tingkat pendidikan rakyat Indonesia adalah 59% SD, 17% SMP, 13% SMA, dan hanya 6% yang menikmati haknya untuk duduk di bangku perguruan tinggi. Data Bank Dunia pada tahun 2007 menunjukkan angka partisipasi kasar di tingkat pendidikan tinggi sangat rendah. Pada kelompok masyarakat yang paling miskin hanya memiliki angka partisipasi sebesar 1%, sedangkan pada kelompok masyarakat kaya mendekati 50%. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pendidikan tinggi mayoritas hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat yang kaya saja. Kian mahalnya biaya pendidikan, terutama pendidikan tinggi, menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi kesenjangan angka partisipasi rakyat pada pendidikan tinggi.

Ironis, ketika negara-negara lain seperti Finlandia, Swedia, dan Jerman berlomba-lomba menggratiskan biaya pendidikan dan menggelontorkan berbagai beasiswa, di Indonesia justru semakin tahun biaya pendidikan semakin mencekik. Di Indonesia sendiri anggaran untuk pendidikan sebenarnya telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat (4) bahwa anggaran untuk pendidikan adalah minimal sebesar 20% dari APBN dan APBD. Anggaran ini kemudian dibagi penggunaannya untuk pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Menurut data Bank Dunia, pada tahun 2004 jumlah pengeluaran nasional untuk pendidikan dasar sebesar 56% anggaran pendidikan, pendidikan menengah sebesar 30%, dan untuk pendidikan tinggi sebesar 12%.


Sistem Pembiayaan Pendidikan Tinggi di Indonesia

Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Indonesia. Mengacu  pada UU tersebut, pembiayaan pelaksanaan pendidikan tinggi ditanggung oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD, serta mahasiswa selaku peserta didik. Disebutkan bahwa biaya yang ditanggung oleh mahasiswa harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya. Dengan pertimbangan tersebut, maka mulai tahun ajaran 2013-2014, sistem pembiayaan pendidikan tinggi menerapkan model Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).

Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah sebagian Biaya Kuliah Tunggal (BKT) yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya. BKT sendiri merupakan keseluruhan biaya operasional yang terkait langsung dengan proses pembelajaran mahasiswa per semester pada program studi di PTN. Pasal 2 Permenristekdikti No. 39 Tahun 2016 menyebutkan bahwa BKT menjadi dasar penetapan biaya yang dibebankan kepada masyarakat dan pemerintah. Pasal 88 UU No. 12 Tahun 2012 menyebutkan bahwa besaran Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) yang ditanggung pemerintah melalui APBN dirumuskan dengan mempertimbangkan capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi, jenis program studi, dan indeks kemahalan wilayah. Dengan demikian, besaran UKT yang ditanggung oleh mahasiswa dapat dirumuskan melalui pengurangan nominal BKT dengan BOPT. Untuk mewujudkan sistem pembiayaan pendidikan tinggi yang berkeadilan, maka pemerintah menyiapkan skema pengelompokan besaran UKT yang harus dibayarkan mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.


Implementasi Sistem Pembiayaan UKT Berkeadilan

Seperti yang sudah penulis sebutkan di atas, melalui sistem UKT diharapkan dapat terwujud pembiayaan pendidik`an tinggi yang berkeadilan. Namun, jauh panggang dari api, jauh pula harapan dengan kenyataan yang ada. Empat tahun implementasi UKT di PTN dan PTN BH justru malah menimbulkan silang sengkarut yang belum tertuntaskan. Tercatat beberapa kali timbul gejolak mengenai implementasi UKT di berbagai PTN di Indonesia, salah satu yang paling banyak disorot adalah aksi mahasiswa Universitas Gadjah Mada pada tanggal 2 Mei 2016.

Terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi munculnya gejolak terhadap implementasi UKT ini, yang pertama adalah tidak adanya aturan yang jelas mengenai mekanisme pengelompokan nominal UKT yang ditanggung oleh mahasiswa. Dalam Permenristekdikti No. 39 Tahun 2016 Pasal 3 Ayat (2) disebutkan bahwa pengelompokan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diusulkan oleh PTN kepada Menteri untuk ditetapkan. Tidak adanya acuan baku dalam pengelompokan UKT ini menyebabkan perbedaan standar pengelompokan di tiap PTN.

Sebagai contoh, komponen yang menjadi dasar pengelompokan di Universitas Gadjah Mada adalah jumlah total penghasilan ayah dan ibu ditambah penghasilan tambahan ayah dan ibu jika ada (http://www.um.ugm.ac.id). Di UGM, pengelompokan besaran UKT dibagi menjadi 7 kelompok dengan rincian sebagai berikut :

Kelompok

Besaran Gaji

UKT 0 Bidikmisi
UKT 1 ≤ Rp 500.000,00
UKT 2 Rp 500.000,00 s.d. Rp 2.000.000,00
UKT 3 Rp 2.000.000 s.d. Rp 3.500.000,00
UKT 4 Rp 3.500.000,00 s.d. Rp 5.000.000,00
UKT 5 Rp 5.000.000,00 s.d. Rp 10.000.000,00
UKT 6 >Rp 10.000.000,00

Nominal masing-masing kelompok UKT berbeda, tergantung pada masing-masing program studi. Berdasarkan keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada No. 509/P/SK/HT/2015, diketahui bahwa nominal UKT tertinggi pada rumpun sains, teknologi, dan medika adalah sebesar Rp 22.500.000,00 untuk program studi Pendidikan Dokter. Sedangkan untuk rumpun sosio humaniora besaran UKT tertinggi adalah sebesar Rp 9.000.000,00.

Lain lagi dengan Universitas Indonesia yang menerapkan sistem BOP-Berkeadilan dan BOP-Pilihan sebagai dasar pengelompokan UKT (SK Rektor UI No. 17 Tahun 2017). Dalam sistem ini, UI menyertakan komponen tanggungan keluarga di samping penghasilan orang tua/wali sebagai dasar penggolongan UKT. Dengan sistem BOP-Berkeadilan, mahasiswa dapat mengajukan pilihan kelompok UKT sesuai dengan kemampuan bayarnya dengan melampirkan berkas persyaratan kelompok UKT pilihannya.

Terdapat 4 kelompok nominal UKT dengan sistem BOP-B. Untuk klaster sains, teknologi dan medika, serta sosio humaniora, besaran tarif UKT dengan sistem BOP-B adalah sebagai berikut :

Saintek dan Medika

Sosio Humaniora

UKT 1 Rp 0 s.d. Rp 2.000.000,00 Rp 0 s.d. Rp 1.500.000,00
UKT 2 >Rp 2.000.000,00 s.d. Rp 4.000.000,00 >Rp 1.500.000,00 s.d. Rp 3.000.000,00
UKT 3 >Rp 4.000.000,00 s.d. Rp 6.000.000,00 >Rp 3.000.000,00 s.d. 4.000.000,00
UKT 4 >Rp 6.000.000,00 s.d. Rp 7.500.000,00 >Rp 4.000.000,00 s.d. Rp 5.000.000,00

 

Berbeda dengan sistem BOP-B, pada sistem BOP-Pilihan mahasiswa memilih kelompok UKT yang telah disediakan tanpa harus melampirkan berkas-berkas seperti pada sistem BOP-Berkeadilan dengan membayar lebih besar dari tarif UKT kelompok 4 pada sistem BOP-Berkeadilan. Besaran tarif UKT dengan sistem BOP-P adalah sebagai berikut :

Saintek dan Medika

Sosio Humaniora

Kelas A Rp 10.000.000,00 Rp   7.500.000,00
Kelas B Rp 12.500.000,00 Rp 10.000.000,00
Kelas C Rp 15.000.000,00 Rp 12.500.000,00

Permasalahan kedua dalam implementasi UKT adalah tidak adanya ketentuan yang jelas mengenai mekanisme penetapan ulang biaya UKT. Pasal 6 Ayat (1) Permenristekdikti No. 39 Tahun 2016 tentang UKT menyebutkan bahwa PTN dapat melakukan penetapan ulang pemberlakuan UKT terhadap mahasiswa apabila terdapat ketidaksesuaian kemampuan ekonomi mahasiswa dan/atau apabila terdapat pemutakhiran data kemampuan ekonomi mahasiswa. Lebih lanjut pada Ayat (2) dijelaskan bahwa ketentuan penetapan ulang pemberlakuan UKT diatur oleh pemimpin PTN. Tidak adanya mekanisme yang jelas sebagai acuan penetapan ulang biaya UKT menimbulkan kebingungan di kalangan mahasiswa yang hendak mengajukan penetapan ulang dan PTN selaku pihak yang berwenang menentukan dan menetapkan besaran UKT bagi mahasiswa tidak jarang mahasiswa justru dipingpong ke berbagai bagian untuk mengurus penetapan ulang UKT ini. Akibatnya, hak mahasiswa untuk mendapatkan UKT berkeadilan seringkali tidak terpenuhi.

Hampir serupa dengan permasalahan sebelumnya, permasalahan lainnya adalah belum jelas bagaimana penerapan UKT pada program studi dengan jenjang pendidikan profesi. Hal ini tentu menjadi pertanyaan mengingat dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 disebutkan bahwa program profesi diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan. Padahal Permenristekdikti mengenai UKT tidak mengatur lebih lanjut bagaimana skema UKT untuk program pendidikan profesi.

Permasalahan lain yang muncul adalah kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa persebaran kelompok UKT yang tidak sesuai dengan aturan. Padahal aturan mengenai persebaran kelompok UKT ini telah diatur dalam perundang-undangan. Pasal 5 Permenristekdikti No. 39 Tahun 2016 menyebutkan bahwa PTN wajib menerima mahasiswa kelompok UKT 1 dan kelompok UKT 2 masing-masing minimal 5% dari jumlah mahasiswa yang diterima di tiap program studi pada setiap PTN. Jumlah mahasiswa penerima kelompok UKT 1, 2, dan Bidikmisi minimal 20% dari total mahasiswa baru yang diterima oleh PTN dan tersebar di seluruh program studi. Faktanya, beberapa institusi pendidikan tinggi tidak mematuhi regulasi tersebut. Data persebaran kelompok UKT di program studi Pendidikan Dokter Gigi FKG UGM tahun ajaran 2013/2014 contohnya menunjukkan 0% mahasiswa kelompok UKT 1 dan 2, 5% mahasiswa Bidikmisi, dan selebihnya adalah mahasiswa dengan kelompok UKT 3 s.d. 5 dengan mayoritas mahasiswa kelompok UKT 5 (88%). Dengan demikian patut menjadi pertanyaan, apakah tujuan mulia pemberlakuan UKT berkeadilan dengan prinsip subsidi silang sudah diterapkan dengan baik oleh PTN?


Perlu Evaluasi

Berbagai permasalahan yang muncul terkait implementasi UKT tidak luput dari kurangnya kesiapan berbagai pihak. Pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) memiliki tanggung jawab untuk mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi dengan seksama implementasi sistem UKT di PTN dan PTN BH. Evaluasi pelaksanaan sistem UKT yang telah berjalan selama 4 tahun belakangan ini tentu perlu dilakukan untuk mengupayakan perbaikan di berbagai sektor. Pemerintah harus dapat merumuskan secara jelas standar acuan penentuan kelompok UKT dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing PTN sehingga diharapkan tidak ada lagi ketimpangan pengelompokan UKT. Fungsi pengawasan keuangan PTN dan PTN BH juga perlu ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalkan kemungkinan penyimpangan yang terjadi. Perlu adanya regulasi lebih lanjut mengenai mekanisme penetapan ulang UKT dan implementasinya pada program studi yang memiliki jenjang profesi. Regulasi yang disusun sudah seharusnya mengutamakan rasa kemanusiaan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

PTN selaku institusi penyelenggara pendidikan tinggi sekaligus badan publik mempunyai kewajiban untuk menyampaikan transparansi keuangannya kepada publik sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi pengawasan publik kepada badan publik dan mencegah terjadinya penyimpangan. Selain itu, PTN juga dirasa perlu memaparkan pertimbangan-pertimbangan pengelompokan UKT di institusinya mengingat publik juga memiliki hak untuk mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak dengan pengecualian yang bersifat rahasia, kepatutan dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul.

Perlu adanya keterlibatan aktif masyarakat untuk mengkritisi dan mengawasi implementasi kebijakan UKT ini. Sistem UKT berkeadilan tentu menjadi harapan untuk mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa, memenuhi hak warga negara agar dapat mengenyam pendidikan setinggi-tingginya, serta mewujudkan tujuan sistem pendidikan nasional Indonesia untuk menciptakan manusia Indonesia yang bermartabat. Pendidikan bukanlah komoditas yang patut digadaikan dan diperjualbelikan. Pendidikan adalah hak asasi manusia yang harus dijamin upaya pemenuhannya.

“Mendidik adalah kewajiban setiap orang yang terdidik. Berarti juga, anak-anak yang tidak terdidik di Republik ini adalah ‘dosa’ setiap orang terdidik yang dimiliki Republik ini,”

-Anies Baswedan, Indonesia Mengajar-


Referensi

  • Bank Dunia. 2007. Kajian Pengeluaran Publik Indonesia Sektor Pendidikan. Bank Dunia. Jakarta.
  • BEM KM FKG UGM. 2017. Kajian UKT Profesi Fakultas Kedokteran Gigi UGM. Yogyakarta
  • Universitas Indonesia. 2017. Peraturan Rektor Universitas Indonesia No. 17 tahun 2017. Universitas Indonesia. Jakarta
  • Republik Indonesia. 2016. Permenristekdikti No. 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Sekretariat Negara. Jakarta.
  • Republik Indonesia. 2015. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sekretariat Negara. Jakarta.
  • Universitas Gadjah Mada. Uang Kuliah Tunggal UGM. http://www.um.ugm.ac.id (diakses tanggal 1 Mei 2015)
  • Universitas Gadjah Mada. 2015. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 509/P/SK/HT/2015. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
  • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  • Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  • Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  • Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Oleh: Enggardini Rachma Hakim
Penyunting: Fanggi Mafaza F N A

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here