Kisah UKT di Aksi 2 Mei 2017

Transparansi rincian UKT masih menjadi fokus utama mahasiswa saat ini. Mengenai isu transparansi UKT, Muhsin al Anas memberikan informasi tentang sejauh mana MWA memproses isu transparansi .

Muhsin al Anas bercerita bahwa ia telah beberapa kali mencoba mengusulkan tentang transparansi rincian komponen UKT ini pada forum MWA. Namun tidak pernah/belum pernah ada pembahasan dalam forum terkait hal ini. “Kalau secara formal seluruh (anggota)MWA, belum pernah ada forum mengenai hal ini, “ ungkapnya.

Forum MWA sendiri belum pernah membahas isu UKT dalam tingkat yang lebih rinci. Dalam forum tertinggi universitas tersebut pembahasan yang dilakukan hanya pada ranah permukaan saja, hanya pembahasan umum. Ia juga merasa bahwa pembahasan dalam forum MWA tidak banyak memberi masukan mengenai UKT. “Karena yang dibahas dalam forum MWA tersebut kebanyakan adalah hal-hal yang sifatnya umum. Seperti tentang presentase dana RKAT (Rencana Kinerja dan Anggaran Tahunan) yang mampu di-cover oleh UKT,” tuturnya.

Muhsin sendiri mengaku sulit untuk mengakses info mengenai detail komponen UKT, sehingga ketika beberapa kali ada forum dialog dengan mahasiswa, Muhsin mengaku tidak bisa memberikan data yang valid. Data tersebut dimiliki oleh pihak prodi/fakultas sebagai penentu besar nilai UKT. “Setahu saya, nilai UKT itu yang punya wewenang (menentukan) adalah fakultas/prodi,” ungkap Muhsin. Muhsin juga menuturkan bahwa rektorat juga seharusnya memilikinya, karena memang sistemnya seperti itu.

Lebih lanjut Muhsin berharap bahwa universitas dapat lebih terbuka mengenai rincian ini. “Sebagai institusi yang memegang prinsip transparan, seharusnya UGM bisa memberikan rincian UKT sebagai tanggung jawab kepada publik, khususnya mahasiswa,” pungkasnya.


Dalam kesempatan lain, Dr Erwan Agus Purwanto selaku Dekan Fisipol mengungkapkan bahwa Fisipol sejak awal pembahasan formulasi UKT sudah melibatkan mahasiswa. “Sejak awal sudah kita kasih tahu kepada pihak mahasiswa, formulasinya, apa saja persoalan yang akan kita hadapi dalam merumuskan UKT, sudah kita tunjukkan,” ungkap Erwan.

Erwan juga menjelaskan bahwa pihak Fisipol dari awal menolak kenaikan UKT ketika terdapat isu tersebut. Ia menjelaskan bahwa seharusnya setelah empat tahun pelaksanaan UKT harus dilakukan evaluasi terlebih dahulu, bukan malah menaikkan. “Dulu saya usul ke rektor mestinya setelah tahun keempat kita evaluasi dulu, apakah kebijakan fiskal ini perlu perubahan atau tidak. Jangan kemudian di tengah jalan malah dinaikkan,” ujarnya.

Erwan juga memberikan saran, jika ada kebutuhan tambahan dana, mestinya dicarikan sumber dana lain, bukan dengan manaikkan UKT. Tentang kenaikan UKT, alih-alih menaikkan besaran nilainya, ia mengusulkan untuk menambahkan levelling UKT lebih dari kondisi yang sekarang. “Dengan begitu, mahasiswa yang kaya akan mendapatkan beban yang lebih banyak,“ pungkasnya.

Oleh: Hafidz Wahyu Muhammad/Bul

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here