Merefleksi “Yogyakarta: The City of Tolerance(?) ”

Yogyakarta sempat mendapat predikat sebagai kota yang dikenal ramah dan menjunjung tinggi toleransi karena keterbukaan terhadap keberagaman yang dibawa para pendatang. Namun kini, makna toleransi seolah berubah. Sebab, nyatanya perkembangan radikalisme dan kasus intoleransi yang terjadi di Yogyakarta makin lama makin mencengangkan.

Slogan “Yogyakarta: The City of Tolerance” hanya tinggal slogan. Nyatanya slogan klasik yang menyiratakan kedamaian dalam keberagaman tersebut tertampar oleh data ilmiah yang dihimpun The Wahid Institut tahun 2014 silam. Yogyakarta menduduki peringkat kedua sebagai kota tidak toleran setelah Jawa Barat. Dari 54 kasus intoleransi yang tercatat, setidaknya ada 21 peristiwa terjadi di kota pelajar tersebut.

Deretan kasus intoleransi

Rasanya tak salah jika mempertanyakan kembali makna toleransi di kota Yogyakarta jika melihat data berikut. Meskipun tingkat kekerasan di Yogyakarta relatif lebih kecil dibandingkan daerah lain, tidak demikian dengan kasus intoleransi. Lebih jauh, selama tiga tahun terakhir, intoleransi berbasis agama justru meningkat di kota yang terkenal dengan keramahannya ini.

Februari 2016, pesantren waria Al-Fatah di Desa Jagalan, Banguntapan Bantul ditutup setelah diancam akan disegel oleh sekelompok orang yang mengaku bagian dari Front Jihad Islam (FJI). Dilansir dari situs daring BBC Indonesia, Camat Banguntapan, Jati Bayubroto mengatakan jika penutupan tersebut dilakukan karena pesantren tidak memiliki izin dan bertentangan dengan nilai-nilai Islami. Selain itu, kabarnya juga pernah ditemukan miras di lokasi tersebut. Sayangnya isu-isu tersebut tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya karena saat ini pengelola pesantren tidak mendapat hak dan kesempatan untuk mengklarifikasi hal tersebut.

Menyusul awal April 2016, acara Lady Fast yang digagas oleh komunitas perempuan Kolektif Betina juga dibubarkan secara paksa oleh ormas yang mengaku berasal dari Forum Umat Islam (FUI) dan Front Jihad Islam (FJI) karena dianggap tidak berizin. Acara yang diselenggarakan di ruang komunitas seni SURVIVE! Garage sebetulnya merupakan diskusi dan seminar mengenai isu perempuan dan gender, pameran karya seni kreatif dan dilanjutkan oleh hiburan musik. Namun, acara ini dianggap “menyesatkan” karena penampilan para peserta perempuan yang dianggap urakan dan liyan.

Dilansir dari situs daring CNN Indonesia dan BBC Indonesia, pihak penyelenggara Lady Fast sudah mencoba untuk berdialog dengan pihak ormas, tetapi tidak membuahkan hasil. Alih-alih diselesaikan secara kekeluargaan, kelompok tersebut justru melontarkan kata makian dan hinaan kepada peserta yang mayoritas perempuan. Hal ini membuat  peserta merasa ketakutan. Apalagi tidak sedikit dari mereka yang membawa anak-anak sehingga mereka pun harus keluar dari ruangan.

Belum genap sebulan, 3 Mei 2016, peringatan World Press Freedom Day (WPFD) 2016 atau Hari Kebebasan Pers Sedunia yang diselenggarakan di Yogyakarta ditentang sekelompok orang. Saat itu, sejumlah jurnalis dan masyarakat hendak menyaksikan pemutaran film Pulau Buru: Tanah Air Beta di sekretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta yang terletak di Jalan Pakel Baru, Umbulharjo, Yogyakarta.

Perhelatan akhirnya dihentikan petugas dari Polresta Yogyakarta. Tak lama, ormas yang diduga dari Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan (FKPPI) menyusul mendatangi sekretariat AJI Yogyakarta dan meminta acara dibubarkan. Dilansir dari situs daring Rappler, Kasintelkam Polresta Kota Yogyakarta, Kompol Sigit Haryadi, mengatakan bahwa pihaknya membubarkan acara tersebut dengan alasan berizin. Selain itu, pihaknya juga khawatir kalau materi film yang disampaikan berpotensi memicu konflik.

Mimbar akademik pun tak lepas dari pertentangan. Pemutaran Film Senyap yang mengisahkan peristiwa 1965 dihentikan paksa oleh sejumlah ormas itu pada 11 Maret 2016 di FISIPOL UGM. Menurut Rochimawati, Sekretaris AJI Yogyakarta yang juga menjadi saksi mata pembubaran film tersebut, setidaknya ada 20 orang datang sambil berteriak-teriak, meminta agar film tidak ditayangkan kembali.

Menutup tahun 2016 tepatnya 7 Desember 2016, media sosial juga sempat diramaikan dengan foto aksi pencopotan baliho penerimaan mahasiswa baru di Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) oleh ormas yang menyatakan dirinya sebagai Forum Umat Islam (FUI). Menurut FUI, baliho yang memuat gambar mahasiswi UKDW berjilbab itu harus dicopot karena menyesatkan dan dapat menimbulkan multitafsir. Tak ingin memperkeruh suasana, pihak UKDW yang diwakili oleh Henry Feriyadi (rektor, -red) pun memutuskan untuk mencopot baliho tersebut.

Menurut Henry, perempuan berjilbab dalam baliho tersebut memang benar mahasiswi UKDW. Pihaknya mengakui bahwa, di UKDW, 7% dari 3.800 mahasiswanya adalah Muslim. Pihaknya juga tidak pernah melakukan diskriminasi terhadap mahasiswa Muslim. Justru, dengan baliho tersebut, ia ingin menggambarkan dinamika dan kehidupan multikultur yang ada di kampus.

Kasus intoleransi kembali terjadi awal tahun 2017. Kali ini sejumlah warga yang mengaku perwakilan dari masyarakat Pajangan, Bantul mendatangi Bupati Bantul, Suharsono. Mereka meminta agar Camat Pajangan yang baru, yaitu Yulius Suharta diganti. Alasannya karena ‘kebanyakan’ masyarakat keberatan karena Yulius beragama Katolik. Sehingga, pengangkatannya sebagai camat tidak merepresentasikan karakter masyarakat Pajangan yang mayoritas adalah Muslim.

Meskipun demikian, Suharsono tetap mempertahankan Yulius sebagai Camat Pajangan. Ia mengaku sebelum menetapkan Yulius pada Desember 2016, dirinya sudah melakukan penilaian dan pengujian yang dibarengi dengan tes psikologi. Pun yang bersangkutan juga lolos uji kelayakan. “Jadi saya tidak ngawur, sudah sesuai prosedur,” imbuhnya, dikutip dari laman BBC Indonesia.

Paradoks makna toleransi

Menyandang predikat sebagai The City of Tolerance tentu bukan hal yang mudah. Apalagi selama ini Yogyakarta dikenal sebagai tempat terbuka bagi beragam suku dan agama yang di Indonesia. Untuk mewujudkan predikat tersebut tentu dibutuhkan peran serta masyarakat yang menciptakan suasana yang aman dan damai, tanpa perlu membeda-bedakan berdasarkan apapun.

Pada prinsipnya, toleransi adalah istilah dalam konteks sosial, budaya, dan agama yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang dianggap berbeda atau tidak diterima oleh mayoritas masyakarat. Dalam lingkungan plural, toleransi menjadi sebuah kebutuhan dasar. Apalagi jika keragaman itu memang menjadi cara pandang hidup dari masing-masing anggota masyakarat.

Kasus-kasus intoleransi di Yogyakarta hanyalah secuil dari banyaknya kasus intoleransi di Indonesia. Deretan kasus tersebut merupakan bukti nyata bahwa ada sebagian pihak yang keliru memahami makna toleransi dalam menyikapi keberagaman di masyarakat. Seolah-olah toleransi berupaya meleburkan “keberagaman” yang ada menjadi “seragam”. Dengan kata lain, menyamakan semua perbedaan menjadi satu untuk mewujudkan kehidupan yang toleran.

Atau jangan-jangan ada pihak yang bahkan tak mau memahami toleransi. Sungguh sangat disayangkan. Padahal, upaya tersebut termasuk dalam self-paradox atau sikap yang kontradiktif pada diri sendiri. Bagaimana mungkin keragaman dapat diseragamkan? Bagaimana mungkin keyakinan seorang, katakanlah, Muslim dipaksa untuk menyamakan keyakinan seorang penganut Kristen atau Katolik?

Memaknai toleransi adalah mengakui, menghargai dan tidak menganggu perbedaan  apapun antara diri kita dengan orang lain. Meskipun demikian, bersikap toleran tidak serta merta harus mengikuti ataupun mengamalkan perbedaan yang ada. Cukuplah toleransi dimaknai sebagai upaya menerima perbedaan dan tidak memaksakan apa yang dianggap benar terhadap perbedaan itu sendiri.

Oleh: Floriberta Novia Dinda Shafira/Bul
Penyunting: Utami Apriliantika

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here