Lesehan Budaya: Yogyakarta Milik Siapa?

Hujan yang mengguyur cukup deras serta dinginnya malam tidak menyurutkan semangat peserta maupun pembicara yang dihadirkan dalam diskusi Lesehan Budaya yang dihelat pada Jumat (24/3). Berlokasi di Pesantren Kaliopak Piyungan Yogyakarta, Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Dewan Kota Yogyakarta sukses menyelenggarakan acara yang bertema Perjuangan Literasi Mengaspirasikan Kesejahteraan Rakyat di Bawah Rezim Yogyakarta. Acara ini dihadiri oleh kurang lebih 30 kelompok pers mahasiswa di Yogyakarta, budayawan, praktisi hukum dan perwakilan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta.

“Acara ini dilaksanakan atas kegalauan yang terjadi di Yogyakarta. Menilik saja, apa yang kita terima di tempat kuliah pada kenyataannya tak sesuai dengan di lapangan”, ungkap Fahmi selaku ketua pelaksana Lesehan Budaya. Dalam sambutan berikutnya, Rohmat Ali sebagai ketua PPMI mengutarakan bahwa sebenarnya tidak semua hal yang terjadi di Yogyakarta dapat dilihat menggunakan sudut pandang politik. “Perspektif lain yang perlu menjadi pertimbangan adalah mengenai perspektif budaya yang telah lama melekat di kota ini”, tuturnya.

Moderator Taufiqur Hidayat mengalirkan suasana pembuka diskusi sangat baik. Dengan mempersilakan hadirin untuk menikmati camilan dan segelas kopi panas, ia kemudian menjelaskan perihal topik diskusi.  Topik yang diangkat dalam forum mencakup tiga aspek, yakni perjuangan literasi, kesejahteraan rakyat, dan rezim yang berkuasa.

Diawali oleh Anang Zakaria selaku ketua AJI, ia berpendapat isu-isu penting saat ini tidak terakomodasi dengan baik dalam media arus utama (mainstream). “Biasanya (berita yang ada) hanya berisi informasi permulaan saja, tidak menggali lebih dalam. Sehingga publik tidak bisa menyerap informasi secara menyeluruh”, jelasnya. Anang memberikan solusi, bahwa hambatan dalam mengangkat wacana lokal dapat diselesaikan dengan menggunakan metode media kolaboratif. Keberhasilan menggunakan metode ini sudah tercermin di dunia internasional, contohnya seperti kasus Panama Papers. Media-media seluruh dunia kala itu membangun kerjasama untuk menggali informasi dan dianggap jauh lebih memberikan manfaat dibandingkan dengan hanya mengedepankan kompetisi diantara mereka. Tempo menjadi salah satu delegasi dari Indonesia dalam kerjasama tersebut.

Sesi berikutnya dilanjutkan oleh pendiri dan pimpinan redaksi Kalatida.com, Sigit Budhi Setiawan. Sesi ini membicarakan hubungan literasi dan kekuasaan. Ia menjelaskan, modernisasi yang ditandai dengan revolusi industri yang terjadi antara tahun 1760-1830 mendorong lahirnya kelembagaan yang lebih rasional, dimana pendidikan dan ilmu pengetahuan semakin dikedepankan.

“Literasi jangan hanya dihubungkan dengan sesuatu yang berbentuk teks. Literasi bisa saja benda atau hal lain yang memiliki nilai peradaban tinggi”, ungkap Sigit. Ia menduga kemunculan intoleransi (sikap tidak adanya tenggang rasa) yang sedang marak saat ini sebagai konstruksi yang dibentuk oleh akademisi. Disahkannya Undang-undang Keistimewaan (UUK) No 13/2012 yang kemudian disusul kelegalan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2015 dianggap sebagai penyebab. Pasalnya, pihak yang berkuasa menjadi mudah dalam mencampuri urusan rakyat. Buah dari hal tersebut tampak dari keterbatasan ruang bagi orang miskin dan mahasiswa yang menjadi korban perampasan lahan.

“Pembuatan konstitusi itu harus memperhatikan tujuan negara. Rakyat (seharusnya) dijadikan sebagai fokus utama karena menyangkut hajat hidup banyak orang”, kata Fachim Fahmi selaku praktisi hukum dan pengacara yang menengahi diskusi. Naskah akademik sebagai landasan membuat undang-undang telah disusun sedemikian rupa oleh akademisi multidisipliner harusnya tidak lagi mengalami ketimpangan. Namun, rupanya Perdais mendapatkan banyak penolakan karena menyebabkan kerakusan penguasa. Yogyakarta di-masterplan-kan menjadi kota yang berorientasi pada industri dan jasa, dimana kemudian kerawanan terhadap hak milik sewaktu-waktu bisa saja berubah menjadi hak pakai. Perkara lain yang mulai mencuat adalah kesejahteraan rakyat dan independensi media yang mulai dipertanyakan dalam rezim feodalisme ini.

Kesalahan dalam memberi pemahaman mengenai literasi juga disoroti oleh Roem Topatimasang, penulis buku Sekolah itu Candu yang legendaris itu. Literasi menurut Roem harusnya lebih diarahkan pada kemampuan dalam membaca situasi yang sedang berlangsung dengan merefleksikan aspek budaya yang tetap dipertahankan. Tantangan literasi ini terdapat pada konten yang diangkat dalam berita dan media apa yang akan digunakan. “Semua kalangan masyarakat diharapkan mulai melek media,  dalam hal ini prinsip proximity jurnalis sangat berperan”, tutur Roem. Prinsip proximity jurnalis berkaitan dengan kedekatan media secara geografis dan psikologis dalam mengkaji masalah publik.

Acara ini berlangsung seru hingga dini hari dan kemudian diakhiri dengan sesi pertanyaan yang dilempar kepada peserta.

Oleh: Aninda Nur Handayani/Bul
Penyunting: Willy Alfarius

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here